Singgung Pokir DPRD, Ketua KPK: Kasus Korupsi KDH-Legislator Bakal Nambah!
angkaberita.id - Usai meluapkan kritikan tajam ke Kemenkum HAM soal bebas bersyarat belasan terpidana korupsi dari kepala daerah, KPK mengungkap kemungkinan sejumlah kepala daerah dan legislator terjerat kasus hukum.
Ketua KPK, Firli Bahuri mengungkapkan jumlah kasus mereka akan bertambah. "Data KPK sejak 2004 sampai Agustus 2022, sudah ada 1.444 kasus korupsi KPK tangani, kepala daerah (KDH) sudah 161 kasus, DPRD/DPR RI sudah 313 kasus. Sebentar lagi nambah ini," beber dia, seperti dikutip detikcom, Jumat (16/9/2022).
Karena, lanjut Firli, September 2022 sudah enam kasus. Dia menambahkan, korupsi APBD masih terjadi. Mata rantainya dimulai dari "uang ketuk palu" hingga pengaturan proyek. Dia lantas membeberkan ada kasus ketua DPRD dengan ketua fraksi-fraksi menyetujui APBD setelah ada uang ketuk palu atau suap setelah ada deal persentase pembagian proyek dari APBD.
"Itu baru tahap perencanaan dan penganggaran. Belum lagi nanti tahap diskusi, pengadaan atau pelaksanaan hingga pelaporan atau evaluasi," sebut Firli. Dia juga menyinggung dana pokir di DPRD. Katanya, dana pokir harus sesuai indikator pembangunan.
(*)