Kursi Panas KDH Jakarta, PKS Ikut Jagokan Mantan Penjabat Gubernur Kepri
angkaberita.id - Setelah kalah di pemilihan Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno tahun 2020, PKS agaknya terlihat realistis dalam pengisian kursi Penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. Selain menjagokan Sekdaprov Marulloh Matali, PKS Jakarta juga mengelus-elus Heru Budi Hartono dan Bahtiar.
Dua nama terakhir, masing-masing, Kepala Sekretariat Presiden dan Dirjen Politik Kemendagri sekaligus Penjabat Gubernur Kepri di Pilgub 2020. DPRD akan menggelar paripurna penyampaian dan pemberhentian Gubernur dan Wagub DKI pada 13 September mendatang.
"Kami dari Fraksi PKS pembahasan Pj Gubernur DKI. Nama-nama dalam penggodokan adalah Bapak Bahtiar, Marulloh Matali, dan Heru Budi Hartono," ungkap Achmad Yani, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, seperti dikutip detikcom, Senin (5/9/2022). Penjabat versi PKS, lanjut dia, mereka memenuhi persyaratan.
Selain tiga nama tadi, Yani mengklaim masih sejumlah nama lainnya. Seperti PKS, Fraksi PDIP juga telah mengantongi tiga nama usulan dibawa ke paripurna DPRD nantinya. "Untuk usulan tiga nama (Penjabat Gubernur DKI), kami sudah ada," ungkap Gembong Warsono, Ketua Fraksi PKS, terpisah.
Nama Heru, seperti diakui, Dwi Rio Sambodo juga masuk. "Pak Heru juga salah satu nama yang dibicarakan, dari DKI hanya 1 yang ada karena hanya 1 yang eselon 1, dari Kementerian-kementerian juga banyak yang eselon 1, baik dari Kemendagri maupun non-Kemendagri," beber anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta itu.
Anies-Riza habis masa jabata 16 Oktober mendatang. Mendagri akan menyampaikan enam nama usulan, tiga dari DPRD, ke Presiden Jokowi lewat sidang TPA. "Jadi untuk bupati wali kota 3 nama dari DPRD, gubernur juga kita hormati (DPRD) sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mengajukan 3 nama," kata Mendagri Tito Karnavian.
Nama Bahtiar, Pejabat Eselon I Kemendagri, belakang mencuat setelah politisi Gerindra di DPRD DKI Jakarta mengusulkan, meskipun atas nama pribadi. Sejak itu, dukungan ke Penjabat Gubernur Kepri tahun 2020 terus mengalir. Namun, keputusan akhir di tangan Presiden Jokowi, meskipun dia berpeluang menjadi kuda hitam.
(*)