angkaberita.id

BKN Beberkan Survei WFH, Hasilnya: 30 Persen PNS Makan Gaji Buta!

digitalisasi reformasi birkorasi/ilustrasi edward ricardo via cnbcindonesia.com

kepala bkn, bima haria wibisana via detikcom

BKN Beberkan Survei WFH, Hasilnya: 30 Persen PNS Makan Gaji Buta!

angkaberita.id - Sebanyak 30 persen ASN di Tanah Air, selama kebijakan work from home (WFH) akibat pandemi COVID-19 lalu, sepenuhnya makan gaji buta. Mereka tidak ngapa-ngapain selama itu. Temuan itu diungkapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengutip rilis hasil survei ASN baru-baru ini.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengungkapkan, mereka tidak melakukan pekerjaannya selama kebijakan WFH pemerintah. Berdasarkan survei Google terhadap 100 persen PNS bekerja dari rumah ketika merebak pandemi COVID-19, terungkap 30 persen mengatakan bekerja lebih berat, 40 persen mengaku kerja mereka sama beban kerjanya.

data kemenkeu ri via cnbcindonesia.com

"(Kemudian) 30 persen tidak menjawab mungkin lebih ringan atau tidak bekerja, begitu ya. Jadi, dari data itu saja, kita bisa melihat 30 persen ASN nggak ngapa-ngapain, itupun kalau di-press lagi yang 40 persen dipaksa lebih berat, bisa juga. Mungkin separuhnya tidak melakukan apa-apa," beber Bima, seperti dikutip detikcom, Kamis (21/7/2022).

Bima juga menyinggung kemajuan teknologi digital tak berarti apa-apa di kalangan PNS selama kebijakan WFH. Banyak mereka berdalih tak bisa menggunakan teknologi digital dengan berbagai alasan. "Alasannya 'kami sudah tua katanya. Yang pertama itu bukan tidak mampu, dia tidak mau belajar. Kedua, kita tidak bisa berharap lagi dengan orang-orang yang tidak ingin melakukan perubahan," keluh Bima.

Usia seharusnya tidak menjadi alasan. Sebab, menurut dia, terdapat sejumlah PNS tak memiliki kompetensi namun ada usaha belajar teknologi digital. Tapi, kenyataannya kebijakan WFH beralih menjadi kesempatan libur kerja.

"WFH untuk mereka kan bukan working form home tetapi one a free holiday. Jadi nggak ngapa-ngapain karena mereka tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki infrastruktur, dan sarana teknologi juga," papar Bima. Pendeknya, simpul Bima, "Jadi PNS kita too many, but not enough dari sisi kompetensinya," alias banyak tapi tidak kompeten.

(*)

Bagikan
Exit mobile version