Bukan Migrasi Televisi Analog, Tugas Berat Kominfo Bereskan Aplikasi Layanan Pemda?

kantor pemprov kepri/foto via kepriprov.go.id

Bukan Migrasi Televisi Analog, Tugas Berat Kominfo Bereskan Aplikasi Layanan Pemda?

angkaberita.id - Kemenko agaknya akan segera melewatkan urusan migrasi saluran televisi analog ke digital. Sebab, pekerjaan rumah krusial telah menanti seiring bertambahnya anggaran di APBN. Yakni, konektivitas kawasan pinggiran dan membereskan tumpang tindih aplikasi layanan publik di pemerintah, termasuk di Pemda!

Menkeu mengeluhkan beban fiskal akibat inefisiensi aplikasi tadi. Sebab, aplikasi keperluan operasional dan administrasi di Kementerian/Lembaga dan Pemda tadi, justru tidak efisien. Sebab, terdapat lebih 24.400 aplikasi beroperasi secara mandiri. Kemenkominfo diharapkan segera membereskan kelindan itu.

"Bayangkan, kita punya lebih dari 24 ribu aplikasi. Setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) itu punya database sendiri-sendiri," keluh Sri Mulyani, Menkeu, seperti dikutip Katadata, Senin (11/7/2022). Kata Sri, bukan saja tak efisien, tapi aplikasi tadi juga pemborosan. Menkeu mendorong integrasi antar aplikasi tadi.

Tujuannya, untuk sebagian, penghematan belanja operasional pemerintah. Selain kelindan aplikasi, Menkeu juga mengeluhkan lemahnya sistem keamanan situ pemerintah dari peretasan. Menkeu menyatakan siap mendukung Kemenkominfo mentrasformasikan ribuan aplikasi itu, terutama dari segi fiskal.

Menurut Sri, Kemenkeu menunjukkan dukungan dengan menambah pos anggaran Kemenkominfo saat K/L lain kena pangkas. "Kominfo dan Kemenkes tidak dipotong, bahkan ditambah. Sejak 2020 sampai 2022 naik, dari Rp 20 triliun, kemudian Rp 26 triliun pada 2021 dan Rp 27 triliun pada tahun 2022," beber Menkeu.

Penambahan demi memastikan penetrasi infrastruktur digital di Tanah Air terus terealisasi, terutama koneksitas desa dan kelurahan, sekolah dan Puskesmas belum terakses internet. Menkominfo Johnny G. Plate tak menampik keluhan Menkeu. Katanya, puluhan ribu aplikasi layanan tadi bekerja sendiri-sendiri, alias tak terintegrasi.

"Bahkan di setiap K/L atau Pemda, masing-masing mempunyai aplikasi berbeda-beda di setiap sub unitnya. Ini sangat tidak efisien sehingga kita harus menata ulang menghasilkan satu super aplikasi, atau paling tidak cukup delapan aplikasi saja," kata Johnny. Super aplikasi tadi, klaimnya dapat menghemat puluhan triliun anggaran negara.

(*)

Exit mobile version