angkaberita.id

Dipanggil Presiden Ke Istana, Aktivis 98 Diminta Bantu Bereskan BPN?

berbekal surat-surat dan dokumen palsu, komplotan mafia tanah berusaha menguasai lahan secara ilegal. modusnya saling gugat perdata di pengadilan/foto ilustrasi via luwuktimes.id

presiden jokowi (dua dari kiri) bersama tiga pentolan aktivis 98 di istana negara, jumat (15/7/2022) membahas soal ketahanan pangan, resesi dunia dan sengkarut lahan di tanah air/foto antara/adian napitupulu via cnnindonesia.com

Dipanggil Presiden Ke Istana, Aktivis 98 Diminta Bantu Bereskan BPN?

angkaberita.id - Selain membahas ketahanan pangan nasional di tengah isu resesi dunia, sejumlah aktivis 98 juga diminta Presiden Jokowi membantu pemerintah mengatasi sengketa lahan di Tanah Air, termasuk mengkoordinasikan setiap persoalan terkait ke Kementerian ATR/BPN.

Seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat (15/7/2022), mereka ke Istana pagi tadi, termasuk Adian Napitupulu politisi PDIP. Adian mengaku dirinya dan sejumlah aktivis 98 berbincang dengan Presiden Jokowi selama 1,5 jam. Selain Adian, juga hadir Mustar, Pendi dan Musa.

Adian mengklaim, Presiden meminta mereka berpartisipasi mendukung ikhtiar ketahanan pangan tadi. "Presiden juga meminta kami aktif mengkoordinasikan info-info terkait persoalan rakyat dengan kementerian, termasuk kementerian pertanahan/BPN," ujar Adian, Jumat.

"Presiden juga meminta kami aktif mengkoordinasikan info-info terkait persoalan rakyat dengan kementerian, termasuk kementerian pertanahan/ BPN," ujar Adian. Namun belum ada penjelasan resmi Istana terkait kabar itu. Upaya konfirmasi CNN Indonesia ke Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden, atas klaim Adian belum berhasil.

Soal lahan, di tengah isu resesi global dan ketahanan pangan nasional, menjadi krusial. Saat resafel belum lama ini, Presiden Jokowi telah menunjuk Hadi Tjahjanto, Panglima TNI sebelum Jenderal Andika Perkasa, menjabat Menteri ATR/Kepala BPN. Pada saat sama, Kementerian Pertanian juga mengucurkan subsidi pupuk ke petani, khususnya petani sembilan komoditas pokok.

Isu ketahanan pangan menjadi pergunjingan publik setelah Srilangka bangkrut akibat kebijakan pupuk justru menelantarkan nasib petani di sana. Pada saat sama, isu lahan dan sengketa lahan terus terjadi di Tanah Air, termasuk di Batam berupa lahan mangkrak meskipun telah dikonsesikan selama bertahun-tahun. Puncaknya, mafia lahan rakus merenggut hak kepemilikan aset warga, termasuk dengan melibatkan pejabat dan pegawai BPN.

(*)

Bagikan
Exit mobile version