Perintah Rakernas, Legislator PDIP Di Kepri Harus Turun Urus Desa Wisata!

Perintah Rakernas, Legislator PDIP Di Kepri Harus Turun Urus Desa Wisata!

angkaberita.id - Ikhtiar Kepri membangkitkan ekonomi pariwisata agaknya segera mendapatkan "tenaga baru" menyusul rakernas PDIP di Jakarta, dua pekan lalu. Berdasarkan instruksi rakernas mengangkat tema desa, anggota DPRD di Kepri diperintahkan turun dan bergotong royong menghidupkan desa wisata setempat.

Jika terealisasi, dengan keseluruhan sebanyak 32 anggota DPRD di Kepri, dan masing-masing berhak mendapatkan dana pokir meskipun berbeda besaran satu dengan lain daerah per legislator per tahunnya, agaknya cukup menjadi bekal PDIP menjalankan perintah rakernas tadi.

Apalagi khusus DPRD Kepri, seperti diakui Gubernur Ansar per tahun APBD mengucurkan Rp 300 miliar bagi 45 legislator, juga bukan jumlah duit kecil. Dengan jumlah anggota Fraksi PDI sebanyak 8 kursi, dengan hitung-hitungan Gubernur Ansar tadi, PDIP berhak sekurangnya Rp 53,3 miliar per tahun! Kecuali Golkar, jumlah itu terbilang lebih besar dibandingkan parpol lainnya.

Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama anggota DPR dan DPRD Bogor turun ke Setu Lebak Wangi, Pamegarsari, Selasa (28/6/2022). Lokasi merupakan percontohan pengembangan desa wisata. Alasannya kalau desa maju, Indonesia akan kuat. Ikhtiar itu, katanya, juga sejalan pesan Ketum Megawati. Yakni menjadikan desa sebagai taman sari peradaban Indonesia.

"Ada instruksi DPP PDIP bahwa 1 orang anggota DPR harus mengembangkan 1 desa wisata, dengan membangun ekosistem kemajuan desa. Sedangkan bagi DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota secara berkelompok," jelas Hasto, seperti dikutip RMOL, Selasa (28/6/2022). Di Kepri, jumlah desa sebanyak 275 dan tersebar di lima kabupaten/kota.

Jumlah desa wisata, untuk sebagian, tak sebanyak itu. Karena, tak seluruh BUMDes mengelola dan mengembangkan desa wisata sebagai sumber PADes. Tapi, sedikit dari sekian Desa Wisata berkembang, terdapat di Bintan, termasuk Desa Wisata Ekang. Bahkan, disebut-sebut, telah berkontribusi bagi PADes dan mendatangkan pendanaan pihak ketiga.

Bagaimana dengan Batam dan Tanjungpinang? Meskipun tidak punya desa, karena seluruhnya kelurahan, tetap ada alternatifnya. Di Batam, untuk sebagian, lewat wisata "Kampung Tua" dan Tanjungpinang wisata kawasan, semisal Kota Lama, Kampung Bugis, Sungai Carang, Pulau Penyengat, dan sebagainya.

Instruksi Rakernas, untuk sebagian, sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi, yakni membangun negeri dari tepian. Jika tepian artinya tapal batas, jumlah desa tapal batas di Kepri terhitung banyak, terutama di Natuna dan Lingga, dua kabupaten dengan desa dan pulau terbanyak. Terakhir, UU Desa juga lahir, untuk sebagian, berkat andil PDIP di DPR saat itu.

(*)

UPDATE: Pembaruan Infografis