Per Hari Ini, Pemerintah Tiadakan Tes COVID Dan Longggarkan Kebijakan Bermasker

presiden jokowi/foto antara/hafidz mubarak via detikcom

Per Hari Ini, Pemerintah Tiadakan Tes COVID Dan Longggarkan Kebijakan Bermasker

angkaberita.id - Terus turunnya kasus harian COVID-19 pasca libur Lebaran 2022 agaknya mendasari pemerintah memutuskan melonggarkan kebijakan pemakaian masker di ruang terbuka per 18 Mei. Apalagi kasus COVID-19 di Tanah Air juga cenderung melandai. Selain kebijakan masker, pemerintah juga meniadakan kewajiban tes COVID-19 syarat perjalanan.

"Pemerintah melonggarkan kebijakan pemakaian masker di luar ruangan tidak padat orang," kata Presiden Jokowi, seperti dilansir detikcom, Selasa (17/5/2022). Namun tetap memakai masker di ruang tertutup dan transportasi publik. Kewajiban bermasker juga berlaku bagi warga Lansia dan mereka dengan riwayat komorbid.

Begitu juga dengan warga mengalami gejala batuk dan pilek, Presiden menyarankan memakai masker. Sebab penularan bisa terjadi, meskipun seseorang telah vaksinasi COVID-19 lengkap. Pemerintah juga meniadakan kewajiban tes COVID-19, seperti tes antigen dan PCR Test, syarat perjalanan domestik dan luar negeri.

Dengan catatan, tegas Presiden, mereka telah vaksinasi lengkap. Terpisah, Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan kebijakan pelonggaran berlaku efektif, Rabu (18/5/2022). Beragam reaksi kalangan pakar di Tanah Air dengan kebijakan tadi.

Reaksi Pakar

Erlina Burhan, dokter paru sekaligus dosen FKUI menganjurkan tetap memakai masker. "Bila di tempat umum dan keramaian sebaiknya tetap pakai masker," saran Ketua Pojka Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI).

Senada Erlang Samoedro, meskipun jumlah pasien di Wisma Atlet berkurang drastis, tapi menurutnya demi mencegah, sebaiknya tetap bermasker. "Paling tidak, kita tetap menggunakan masker untuk berjaga-jaga," saran dia. Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, mengingatkan warga tak hanyut dalam eforia.

Meski telah aman, namun tetap mewaspadai risiko penularan, terutama varian baru. Pemerintah tetap perlu memaksimalkan komunikasi risiko, sehingga publik dapat menilai sendiri dengan memiliki informasi memadai.

(*)

Bagikan