Penghapusan Honorer PNS 2023, Gaji Outsourcing Pemko Batam Lebih Gedean Dari Pemprov?
angkaberita.id - Tahun 2023, pemerintah menghapuskan honorer PNS, termasuk di Pemda di Kepri. Di luar honorer guru dan tenaga kesehatan, pemerintah mendorong Pemda merekrut tenaga alih adaya, atau outsourcing dengan memprioritaskan honorer sebelumnya.
Sebab, mulai tahun 2023, ASN terdiri PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kabar baiknya, dengan status outsourcing justru gaji bulanan mereka bisa lebih besar, terutama di Kepri. Jika mengacu UMK, pegawai outsourcing Pemko Batam bakal jauh lebih gedean dari Pemprov Kepri. Benarkah?
"Prioritasnya (ASN dari honorer) adalah guru dan tenaga kesehatan, " tegas Alex Denni, DEputi SDM KemenPAN dan Reformasi Birokrasi, kepada DPR seperti dilansir detikcom, Senin (11/4/2022). Nah, lanjut dia, pekerjaan seperti pramusaji, satpam, cleaning service, hingga driver, instansi pemerintah, termasuk Pemda di Kepri didorong merekrut tenaga outsourcing tadi.
Sehingga Pemda dapat bernegosiasi dengan pihak penyedia outsourcing urusan penggajian, termasuk dengan memprioritaskan tenaga honorer PNS sebelumnya. "Kami berharap Pemda nanti akan melakukan bargaining (tawar-menawar) kepada perusahaan penyedia jasa (outsourcing)," kata Alex.
Dengan tenaga outsourcing, dia mengungkapkan pendapatan honorer juga akan membaik. Sebab, otomatis langsung mengacu ke upah setempat sesuai UU Ketenagakerjaan. Dengan skenario itu, upah minimal mereka di Kepri sebesar UMP, atau sebesar UMK berlaku di Kepri sesuai kebijakan masing-masing Pemda.
Jika rujukannya itu, bukan mustahil gaji outsourcing di Pemko Batam bakal lebih gedean dari outsourcing di Pemprov Kepri. Sebab, UMK Batam lebih tinggi dibanding Tanjungpinang, lokasi Pemprov Kepri. Kabar baiknya, seluruh Pemda berkewajiban menggaji outsourcing sebesar UMP, lazimnya penggajian di sektor swasta selama ini. Sedangkan penggajian sekarang, khusus Pemprov Kepri bersandarkan Pergub di masa Gubernur HM Sani.
Siap-siap Honorer Non Guru-Nakes
Berdasakan data BKN, kini terdapat 410.000 honorer PNS di Tanah Air. Terinci, tenaga kesehatan sebanyak 4.782 orang, tenaga pendidik berjumlah 123.502 orang, tenaga penyuluh tercatat 2.333 orang, dan sisanya tenaga administrasi sebanyak 279.393 orang. Honorer tenaga administasi akan menjadi pekerjaan rumah di Pemda.
Sebab, mereka paling masuk akan beralih menjadi tenaga outsourcing. Opsi lainnya, mereka di-upgrade keahliannya sepanjang berlatar berlakang tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Jumlah mereka terhitung banyak, termasuk di Kepri, tersebar hampir di seluruh OPD.
"Inilah yang kita harus cari kemungkinannya yang administrasi ini bisa nggak dialihkan. Kalau mereka punya kualifikasi untuk pendidik menjadi pendidik, kalau bisa di-upgrade menjadi kesehatan kita masukkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Jadi kami sudah komit untuk bersama-sama membantu," beber Alex.
(*)