Balada Sekda Kepri-Pinang: Ansar Terpaksa Plt, Rahma Andalkan Plh
angkaberita.id - Dibanding urusan ekonomi, Kepri dan Tanjungpinang agaknya lebih kesulitan mengurus soal Sekda. Terbukti, Pemprov Kepri hampir setengah tahun terpaksa harus Plt Sekdaprov setelah Istana belum memutuskan Sekdaprov definitif hasil lelang jabatan Oktober 2021.
Pun, Pemko Tanjungpinang, Walikota Rahma akhirnya memercayakan keseharian birokrasi ke Plh Sekdako setelah mencopot pejabat lama, Selasa (5/4/2022) lewat mutasi terbatas. Isu-isu sampingan seketika meruap begitu terdengar kabar itu. Di Pinang, penggantian Sekda disebut lantaran hubungan Rahma dan Teguh Ahmad Syafari disebut-sebut tak harmonis.
“Pelantikan ini kita lakukan sebagai upaya penyegaran di lingkungan Pemko Tanjungpinang. Selamat, semoga bisa membantu saya,” kata Walikota Rahma, seperti ditulis hariankepri, kemarin. Sedangkan di Pemprov, proses lelang jabatan Sekdaprov kental dengan tarik ulur politik ekses Pilgub 2020, akibat pecah kongsi kubu Gubernur Ansar dan klik Rudi, Walikota Batam.
Terpentalnya Sekda Batam Jefridien, jagoan Batam menegaskan tudingan itu. Meskipun belakangan, Ansar mengakomodasi Batam melalui Dinas Pendidikan Kepri. Seperti mengikuti jejak Pemprov Jatim, Kepri agaknya bakal tahunan tanpa Sekdaprov. Meski demikian, Kepri selama ini, juga terbiasa dengan pejabat berstatus Plh dan Plt.
Orang Kepercayaan
Di Pinang, di tengah pasang surut relasi Pemko-DPRD, Rahma agaknya ingin pejabat dapat dipercaya mengendalikan keseharian birokrasi. Sehingga dia, bersama Wakil Walikota, dapat berkonsentrasi sepenuhnya mengurus urusan lainnya, terutama ekonomi dan pandemi COVID-19.
Dengan pencopotan Teguh, Rahma agaknya bersiap mencari Sekdaprov melalui lelang jabatan. Kemungkinan lainnya, seperti Pemprov Kepri, berganti-ganti penjabat. Tiga pejabat dalam rotasi terbatas kemarin, terhitung senior. Penggeseran Riany, Kepala BP2RD menjadi Kepala Disperdagin Tanjungpinang, bukan mustahil menjadi skenario Sekda ke depan.
Dengan puluhan pejabat teras di Pemko Tanjungpinang masuk pensiun. Rahma agaknya tengah mempersiapkan sirkulasi kepemimpinan sekaligus mencari formasi terbaik bagi tim pemerintahannya, terutama di sektor ekonomi. Dengan bergesernya Riany, Rahma boleh jadi tengah menyiapkan lelang jabatan Kepala BP2RD. Sebab, BP2RD dan Disperdagin, saat ini, tengah menjadi sorotan.
Selain terbatasnya sumber-sumber keuangan Tanjungpinang, terutama PAD, juga persoalan pasar kelolaan BUMD di Tanjungpinang, belum sepenuhnya bisa menjadi andalan. Disperdagin, lewat bidang perdagangan, berkepentingan dengan kebijakan pasar, terutama jelang Lebaran, terkait kondisi harga komoditas.
Rahma agaknya juga tengah mencari calon Kepala BP2RD lebih kreatif mendiversifikasi dan mengekstensifikasi sumber-sumber PAD, termasuk lewat kontribusi laba BUMD. Dan, Rahma juga agaknya berharap pengalaman Riany menakhodai dinas "PAD" berguna menangani tantangan di sektor perdagangan, terutama mengekstensifkan aset pasar di Tanjungpinang.
Belum lagi, Rahma juga cenderung mempercayai pejabat perempuan, terutama di level kelurahan dan kecamatan. Tanjungpinang sendiri, tak alergi dengan kiprah perempuan di sektor publik. Buktinya, di Kepri jumlah anggota DPRD Tanjungpinang paling banyak perempuannya. Dan, meskipun Lingga ada, hanya di Bumi Gurindam, banjir kontestan perempuan di Pilkada.
Terbiasa Plt
Di Kepri, meskipun Ansar sepenuhnya berharap jagoannya lolos menjadi Sekdaprov definitif, tapi agaknya sekarang fokus Gubernur Kepri ke pemulihan ekonomi seiring melandainya pandemi COVID-19 dan proyeksi optimistis Bank Indonesia pertumbuhan Kepri tumbuh di level 4,5 persen tahun ini.
Caranya, seperti meniru sukses dirinya di Bintan, dengan menggeber kerja-kerja infrastruktur. Terbukti, saat Rakor Gubernur se-Sumatera di Batam, kemarin, andalan Ansar hanya proyek fisik saja. Kemudian, proyek Sirkuit Internasional Bintan dan Jembatan Batam-Bintan. Meskipun bukan leading sector, Pemprov antusias sebab meyakini keduanya mendongkrak ekonomi Kepri, setidaknya di atas kertas.
Kemudian pariwisata, dengan memberikan karpet merah ke pelancong Singapura. Karena, sadar betul, para pelancong bermodal selisih nilai tukar kurs akan cenderung ke Kepri. Data BPS Kepri, tahun 2020-2021, mengonfirmasi kondisi itu. Wajar, kemudian jika Ansar tak terlalu ambil pusing dengan Sekdaprov definitif.
Sebab, dengan pejabat berstatus Plh dan Plt juga bisa berjalan. Apalagi, berdasarkan catatan, jabatan gubernur di Kepri juga lekat dengan status itu. Sebelum Presiden melantiknya pada Februari 2021, Kepri tercatat tiga pejabat menduduki kursi gubernur berstatus Plh dan Plt.
(*)