angkaberita.id

Nakhodai Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Pantang Mundur Soal Labuh Jangkar

wahyu wahyudin anggota komisi iv dprd kepri/foto via batam.tribunnews.com

kapal tengah lego jangkar di perairan dekat batam. jembatan batam ke bintan menjadi harapan baru mendorong pertumbuhan ekonomi di kepri setelah mandegnya soal lego jangkar/foto via batamnews.co.id

Nakhodai Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Pantang Mundur Soal Labuh Jangkar

angkaberita.id - DPRD Kepri tetap berikhtiar menjadikan labuh jangkar sumber PAD Kepri ke depan. Begitu juga dengan potensi perikanan di Bumi Segantang, DPRD meliriknya sebagai alternatif sumber-sumber keuangan daerah di luar pajak daerah, terutama pajak kendaraan bermotor.

"Penambahan PAD dari labuh jangkar," tegas Wahyu Wahyudin, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Rabu (30/3/2022), menyebut prioritas legislatif Komisi II, meskipun kini Kemenhub dikabarkan kembali menolak mendelegasikan wewenang memungut PNBP labuh jangkar tadi.

Bidikan lainnya, Wahyu politisi PKS sebelumnya di Komisi IV DPRD, PAD sektor pertambangan. "PI Migas (dan) ekspor hasil laut," imbuh dia. Khusus ekspor hasil laut, dia mengungkapkan, Kepri berencana membangun pelabuhan pelelangan ikan di Laut Natuna Utara.

Sedangkan Participation Interest (PI) Migas, Kepri tinggal menunggu realisasisanya sebab skema itu telah digulirkan sejak Komisi II di bawah Ing Iskandarsyah, sejawat Wahyu di PKS. Intinya, ada saham daerah dalam setiap proses eksploitasi dan ekplorasi ladang migas di Kepri.

Tekad Wahyu menakhodai Komisi II menyusul kocok ulang Alat Kelangkapan DPRD (AKD) Kepri belum lama ini. Politisi Batam tadi, akan menduduki kursi "hak" PKS di DPRD Kepri sebagai Parpol di unsur pimpinan, setelah Iskandarsyah maju ke Pilbup Karimun 2020. Rudi Chua, anggota Komisi II, mengonfirmasi kocok ulang itu.

Terkait prioritas legislasi DPRD Kepri, khususnya Komisi II di masa persidangan 2022, Rudi mengarahkan ke pimpinan di Komisi. Meski demikian, DPRD Kepri dikabarkan bakal membahas belasan Ranperda tahun ini, termasuk Ranperda Retribusi Daerah dan Ranperda Hak Keuangan Anggota DPRD.

Penggalian sumber keuangan daerah agaknya bakal menjadi prioritas DPRD Kepri segendang sepenarian dengan tekad Gubernur Ansar mengoptimalkan potensi pendapatan bagi pembangunan daerah, termasuk melalui Perseroda. Akibat pandemi, APBD Kepri tahun lalu terpaksa defisit, dan Pemprov menambalnya dengan berutang ke pusat.

Seperti diberitakan hariankepri, DPRD Kepri merotasi AKD menyusul rapat paripurna perubahan susunan pimpinan dan akd, Senin (28/3/2022). Wahyu Wahyudin dipercaya PKS menduduki Ketua Komisi II. Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menegaskan, perubahan ketua hanya di Komisi II dan sepersetujuan ketua Parpol masing-masing. "Perubahan (susunan AKD) hasil pembahasan dari seluruh ketua-letua partai. Jadi kebagian semua," tegas politisi PDIP itu.

(*)

Bagikan
Exit mobile version