Asyik PNS Nantinya Dapat Pilih Besaran Gaji Bulanan Mereka!
angkaberita.id - Kendati memastikan bersih-bersih birokrasi, termasuk ASN, tetap berjalan. Namun pemerintah melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi juga tengah menyiapkan skenario penggajian bagi PNS. Nantinya, PNS dapat memilih besaran gaji bulanan mereka!
Kabar rencana itu, seperti dilansir CNBC Indonesia, terungkap dari bibir Alex Denny, Deupti SDM Aparatur, Kementerian PAN Dan Reformasi Birokrasi. Dengan ketentuan baru, kini tengah dalam pengkajian, ASN akan memiliki kisaran gaji jelas setiap bulannya.
"ASN tidak punya salary range, harus kita buat salary range. Salary range yang pasti harus wajar dan kompetitif," ucap Alex. Menurut dia, besaran gaji PNS idealnya setara UMP. Kemudian perubahan gaji bukan hanya di level staf, tapi juga jabatan pimpinan tinggi.
"Sekarang anti bicara di percentage berapa UMP yang kita mau. Jabatan pimpinan tinggi seperti eselon I, eselon II juga kita harus punya benchmarknya," kata dia. "Karena kita ingin meng-attract talenta-talenta terbaik untuk mau bergabung sebagai ASN. Jadi, bukan hanya gaji, kita bicara insentif," imbuh Alex.
Sebab, meskipun kini tukin diberikan, ternyata tak juga mendongkrak produktivitas ASN. Nah, dari skema skema gaji dan insentif tengah dirancang sekarang, tak menutup kemungkinan nominalnya akan lebih besar dari kondisi sekarang.
Begitu juga pemberian insentif disesuaikan dengan performa kinerja masing-masing ASN. "Insentif ini akan kami quick jadi insentif kinerja. Kalau orangnya gak perform, ya tidak dapat. Kalau perform baik akan dapat lebih banyak," jelas Alex. "Tren ke depan benefit itu fleksibel, yang milenial kan ingin memilih sendiri benefit yang sesuai kebutuhannya. Kami juga harus siap ke sana," janji Alex.
Skenario dimaksud masih dirundingkan dengan Kementerian Keuangan. Alex belum dapat memastikan kapal skema gaji dan insetif PNS tadi diterapkan. "Sehingga kami di Kemen PAN sebagai 'HR Director' bisa membagi kue itu untuk yang fix, variable, untuk benefit, untuk learning, porsinya seperti apa yang ideal," sebut Alex.
Di luaran, untuk sebagian, juga berkembang opini agar dicari skenario saling menguntungkan soal penggajian PNS, khususnya tukin alias tambahan penghasilan pegawai (TPP). Setidaknya bergulir tiga skenario, sehingga Pemda juga tak tersandera belanja PNS.
(*)