Labuh Jangkar Kepri, Cerita Gerilya Cen Yakinkan Kemenhub Dan Komisi V DPR
angkaberita.id - Gubernur Ansar mengklaim Kemenhub RI mengizinkan Kepri mengelola labuh jangkar menyusul tarik ulur pengelolaan sejak 2017. Bahkan, Kemenhub mengizinkan Pemprov menggarap lego sauh di perairan Tanjung Pinggir, Batam.
Ternyata, untuk sebagian, klaim kesuksesan itu juga berkat kerja beres dan lobi intensif Cen Sui Lan, Jubir Kepri di DPR. Duduk di Komisi V, dengan mitra Kemenhub, Cen dalam banyak kesempatan, selalu melobi Kemenhub membantu soal labuh jangkar dan mendukung mereka soal pengelolaan langit Kepri.
Tak hanya melobi Kemenhub, terutama petinggi Ditjen Perhubungan Laut, Cen juga aktif menggalang dukungan, termasuk meyakinkan sejumlah sejawat di Komisi V soal labuh jangkar dan isu transportasi strategis lainnya. Secara intensif, Cen berkolaborasi dengan Herson Mayulu, Eddy Santana Putra dan Suryadi Jaya Purnama.
Ketiga daerah legislator itu, dalam banyak isu segaris dengan Kepri, seperti RUU Daerah Kepulauan dan kebijakan jalan nasional, terutama jalan khusus pertambangan atau perkebunan. "Setiap Raker dan RDP dengan Kemenhub, soal labuh jangkar kita selalu lontarkan," ungkap Cen, Selasa (8/2/2022).
Terakhir, saat Raker dengan Menhub Budi Karya Sumadi pada 26 Januari 2022 dan Raker dengan Sekjen dan Irjen Kemenhub RI, pada 3 Februari 2022, Cen menegaskan kembali kewenangan Pemprov Kepri soal pengelolaan labuh jangkar di perairan 0-12 mil dari pantai. Cen juga terus memperjuangkan argumentasi Pemprov Kepri.
Cen juga mengaku terus berkomunikasi dengan Agus Purnomo, mantan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI, kini Staf Ahli Menhub Budi Karya Sumadi. Selain Agus, Cen juga membangun komunikasi dengan Subagyo, Direktur Kepelabuhanan. Cen mengaku berusaha membangun kesamaan pandangan dengan pemangku kepentingan sektor kelautan itu.
Menguatkan argumentasinya, Cen juga berusaha meyakinkan koleganya di Komisi Transportasi. Herson, Santana dan Suryadi merupakan rekan berdiskusi dan memperjuangkan isu-isu strategis sektor kelautan, terutama labuh jangkar. Herson, kader PDIP, sendiri merupakan Jubir Sulut di DPR. Sedangkan Santana anggota Fraksi Gerindra di Komisi V dari Sumsel. Seperti keduanya, Suryadi kader PKS dari NTB, juga duduk di Komisi Infrastruktur itu.
Seperti dilansir TribunBatam, Senin (7/2/2022), Gubernur Ansar mengklaim Kemenhub telah menetapkan wilayah labuh jangkar kelolaan Pemprov Kepri menyusul tarik ulur beberapa waktu terakhir. Kemenhub disebut juga akan melimpahkan wewenang pengelolaan labuh jangkar di tiga lokasi lainnya, dari tiga lokasi telah disepakati.
"Tentu kabar baik buat kita semua di awal (tahun) 2022. Tentu akan ada proyeksi PAD bisa kita dapatkan nantinya," kata Ansar. Namun dia belum bisa memperkirakan proyeksi PAD. Hanya, saat peluncuran labuh jangkar tahun 2021, Ansar mengklaim Kepri bakal dapat pemasukan hingga Rp 200 miliar per tahun dari pengelolaan itu.
Tapi, keputusan Dirjen Perhubungan Laut seusai berkunjung ke Kepri, dan bertemu Gubernur Ansar, pertengahan September lalu, menolak permohonan labuh jangkar seperti pil pahit bagi APBD Kepri 2022. Buktinya, Ansar dan DPRD Kepri akhirnya sepakat memangkas APBD lantaran berkurangnya proyeksi PAD, meskipun Kemenkopolhukan memberikan "amunisi" melobi ulang ke Kemenhub.
Seruan menggugat ke MA dan MK langsung terdengar setelah terungkap ke publik surat penolakan Dirjen Hubla tadi. Bahkan, DPRD Kepri di APBD Perubahan 2021 memodali Pemprov Rp 800 juta demi kepentingan memperjuangkan hak Kepri itu. Tapi, akhirnya kabar baik terdengar dari Menhub Budi Karya Sumadi. Lewat video conference, seperti diklaim Ansar, Kemenhub memberikan lampu hijau Pemprov mengelola labuh jangkar.
(*)