Jambi-Kepri Setop Mutasi PNS Ke Pemprov, Takut Lumpuh Dan Bebani APBD
angkaberita.id - Gubernur Ansar dikabarkan menutup sementara pintu mutasi PNS ke Pemprov dari kabupaten/kota di Kepri. Selain penataan organisasi, moratorium per 1 Februari 2022 pekan lalu, juga agar tak membebani APBD. Apalagi, Pemprov tengah gencar menggarap sejumlah proyek infrastruktur di Kepri.
Jika terus dibuka, Ansar akan kesulitan memanfaatkan ruang fiskal tersedia lantaran habis tersedot ke belanja pegawai. Apalagi, seperti disindir Menkeu Sri Mulyani dalam banyak kesempatan, Pemda di Tanah Air semangat merekrut PNS, tapi giliran menggaji minta ke APBN. Kebijakan moratorium juga terjadi di Jambi.
Gubernur Al Haris menghentikan sementara "eksodus" PNS kabupaten/kota ke Pemprov Jambi sejak dirinya memenangi Pilgub 2020. Selain banyak pengajuan mutasi tak sesuai kompetensi, Haris juga khawatir jika dikabulkan lama-lama Pemko/Pemkab di Jambi lumpuh pemerintahannya.
Pemerintah, melalui KemenPAN dan Reformasi Birokrasi, tahun 20202 dikabarkan tak membuka rekrutmen CPNS, tapi akan membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab, pemerintah ingin menuntaskan persoalan tenaga honorer dengan rekrutmen PPPK, sebelum resmi meniadakan tenaga honorer di tahun 2023.
Sejak tahun 2017, PNS di daerah juga terus menurun seiring rencana pemerintah mendesain birokrasi digital demi efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Belanja pegawai, untuk sebagian, menjadi alasan pemerintah harus memutar akal.
Agar tidak setiap tahun duit ratusan triliun habis menggaji PNS, tanpa terlihat kontribusi bagi pelayanan publik. Tahun 2022, duit belanja pegawai sudah sebesar cicilan utang pemerintah ke kreditur.
(*)