Di Akhir Tahun, Kenapa Mendagri Nekat Tegur Anies Dan Ganjar!
angkaberita.id - Mendagri Tito Karnavian dikabarkan menegur belasan kepala daerah, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lantaran temuan duit APBD ngendon di perbankan, terutama deposito.
Mendagri meminta keduanya, dan delapan kepala daerah lainnya mengklarifikasi temuan tim Kemendagri dan Kemenkeu serta Bank Indonesia soal tingginya duit APBD terparkir di perbankan, tembus puluhan triliun. Bahkan, DKI Jakarta di angka Rp 12 triliun lebih.
"Mohon rekan-rekan gubernur untuk segera melakukan rapat koordinasi percepatan belanja, kemudian juga klarifikasi simpanan dana pemerintah daerah di kabupaten/kota di wilayah provinsi," kata Tito, seperti dilansir CNBC Indonesia, Senin (27/12/2021). Tito menyodorkan data ke mereka, berdasarkan data BI, terdapat duit APBD milih Pemda di Tanah Air nganggur di perbankan.
Data hasil pengecekan per 30 November 2021 pukul 18.00 WIB. "(Terinci) Rp 144,9 triliun dalam bentuk giro, ini artinya akan dibelanjakan, kemudian Rp 54,38 triliun dalam bentuk deposito dan Rp 4,6 triliun dalam bentuk tabungan," beber Tito. Lalu berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri hingga 17 Desember, total duit Pemda tersedia di Pemprov, Pemko dan Pemkab sebesar Rp 159,4 triliun.
"Kami sengaja mengundang 10 gubernur karena ini memang yang kita lihat datanya, simpanan relatif terbesar dari 34 provinsi yang ada," kata Tito. Terpisah, Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengakui temuan itu, namun dia berjanji segera menuntaskan penyerapan APBD.
"Prinsipnya kita akan berupaya semaksimal mungkin. DKI Jakarta insyaallah kita bisa capai 91 persen lebih penyerapan anggarannya," kata Riza, seperti dilansir CNN Indonesia, Minggu (26/12/2021). Sedangkan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, pada September 2021, sempat mengungkapkan alasan Pemprov tinggi duit APBD tersimpan di perbankan.
Kata Ganjar, saat itu, duit mengendal di bank proses normal dan selalu terjadi di setiap daerah. Sebab, seluruh dana masuk dan keluar harus lewat rekening daerah di perbankan. Itu, tegas Ganjar, sesuai UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
"Kalau memang serapan mau cepat, boleh tidak gaji PNS dibayar pada Januari untuk satu tahun? Boleh tidak ya kami paksakan lelang-lelang itu kami langsung bayar, tidak perlu terminasi? Tapi kan faktanya tidak demikian," kata Ganjar sembari menambahkan, seluruh PAD akan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Dengan begitu, saldo RKUD akan bertambah setiap hari. "Pajak masuk maka RKUD akan naik turun. Penggunaannya akan mengikuti kapan belanja harus dikeluarkan," terang Ganjar.
(*)