Pilkada Tanjungpinang, Kenapa Kursi Panas Justru DPRD Kepri Dapil Pinang?
angkaberita.id - Kendati Pilkada Tanjungpinang masih dua tahun lagi, jika tidak ada perubahan dari 2024 menjadi 2025, namun kasak kusuk siapa hendak maju bertarung sudah terdengar. Menariknya, untuk sebagian, diperkirakan mayoritas calon potensial Pilkada Bumi Gurindam bakal bertarung dulu di DPRD Kepri sekaligus mengukur kekuatan suara elektoral mereka.
Kecuali calon berstatus birokrat, alasannya sederhana demi memastikan nama mereka tetap mengapung di ruang publik dengan duduk di jabatan publik, termasuk DPRD. Sebab, antara Pileg dengan Pilkada mendatang terdapat jeda waktu hampir 10 bulan. Pileg dan Pilpres dijadwalkan lebih dulu dibanding Pilkada serentak.
Apalagi, dengan periode jabatan Syahrul-Rahma 2018-2023, praktis Tanjungpinang selama setahun sejak September 2023 ke November 2024 atau Februari 2025 bakal dinakhodai seorang penjabat kepala daerah tunjukan Gubernur Kepri seiring lengsernya 271 kepala daerah di Tanah Air lantaran habis masa jabatan. Sehingga nanti tidak ada calon berstatus petahana.
Situasi itu, untuk sebagian, menjadikan Pileg 2024 ajang pemanasan menuju Pilkada Tanjungpinang. Informasi terhimpun di lapangan, sebagian besar calon potensial diperkirakan bakal menjajal legislatif, khususnya Dapil Tanjungpinang, dan DPRD Kepri menjadi ajang paling krusial lantaran lanskap dan skop elektoralnya sama persis dengan Pilkada Tanjungpinang.
Pendeknya, calon bakal bertarung dulu berebut lima kursi DPRD Kepri dari Dapil Tanjungpinang. Dengan lima kursi, dari keseluruhan 45 kursi DPRD Kepri, Dapil Tanjungpinang terhitung krusial. Sejumlah nama mencuat sebagai calon kuat Pilkada Tanjungpinang mendatang. Seperti Ade Angga, Bobby Djayanto, Teddy Jun Askara, Ismiyati, Dharma Setiawan dan Agus Wibowo. Nama terakhir merupakan Ketua DPRD Bintan.
Nama lainnya, bukan mustahil, seperti Dewi Kumalasari dan Reni Yusneli. Mereka diperkirakan akan maju ke DPRD Kepri. "Pilihannya memang seperti itu. Mereka nyalon dulu ke DPRD Kepri, baru kemudian jika terpilih menjajal ke Pilkada Tanjungpinang," kata kader parpol besar di Tanjungpinang merangkum pergunjingan politik di Bumi Gurindam, baru-baru ini.
Jika seperti itu, Dapil Tanjungpinang bakal menjadi duel panas Ade Angga kontra Teddy Jun Askara. Sebab, jika merujuk hasil Pileg 2019, lima kursi DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang terbagi merata ke lima parpol berbeda. Tiga kursi terbilang aman (safe seat), yakni Nasdem, Hanura dan Demokrat. Karena tidak ada calon pesaing menonjol kepada petahana.
Selain Golkar, kursi panas lainnya PDIP jika, semisal Reni Yusneli, maju ke DPRD dengan skenario sehabis pensiun 2023 penjabat Sekdaprov Kepri tahun 2016, itu menjajal peruntungan di jalur legislatif, setelah malang melintang di eksekutif. Kendati berstatus pendatang baru, Reni bakal menjadi tekanan kuat bagi petahana.
Apalagi Dapil Tanjungpinang tak steril dengan status itu. Naiknya Eis Aswati menjadi bukti. Demokrat mendapat kursi setelah istri Agus Wibowo itu meraih suara terbesar ketiga DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang, jauh di atas Bobby Djajanto dan Rudy Chua. Jika Agus maju, boleh disebut safe seat, kecuali ada kader kaliber Demokrat turun menantang Agus.
"Agus kabarnya maju DPRD Kepri lewat Pinang," kata kader tadi. Namun target akhirnya, lanjut kader itu, Pilkada Tanjungpinang. Meski demikian, konstelasinya masih cair hingga dua tahun ke depan, meskipun kerja-kerja politik disebut-sebut telah mulai berjalan, terutama mereka hendak maju ke Pilkada Tanjungpinang.
Di Jakarta, pemerintah dan DPR masih tarik ulur soal jadwal Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024. KPU bahkan mengusulkan Pilkada serentak diundur menjadi Februari 2025 jika Kemendagri meminta Pileg bulan Mei 2021, meskipun terdengar nada keberatan di DPR. Bawaslu, meskipun dengan sejumlah argumentasinya, mengaku siap mengawasi pelaksanaan kapanpun pemilu digelar.
Hanya, jika Pileg dan Pilpres di bulan Mei, soal politik uang diperkirakan bakal menjadi isu paling pelik. Sebab, jika bulan Mei artinya masa kampanye akan melalui masa puasa dan Lebaran. "Ngasih sedekah boleh atau tidak? Ngasih orang buka puasa boleh atau tidak? Kalau Bawaslu bilang nggak karena itu politik uang, kita dihajar orang juga karena melanggar orang ibadah," curhat Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu RI, seperti dikutip Antara, Jumat (12/11/2021).
(*)