Lingga Pengajuan Terbanyak, BUMDes Kepri Ramai-ramai Garap Pertashop
angkaberita.id - Lampu hijau Kemendagri lewat kemudahan perizinan, dan agresivitas Pertamina menggeber kebijakan satu desa satu outlet, menjadikan Pertashop lini baru usaha bidikan BUMDes, termasuk di Kepri. Terbukti, data sementara, sepertiga rencana investasi Pertashop di Kepri dari BUMDes.
"Sudah ada 30-an BUMDes mengajukan usulan (Pertashop)," ungkap Sardison, Kepala Dinas PMD Dukcapil Kepri, Jumat (29/10/2021). Pengajuan tersebar di lima kabupaten di Kepri, sebagian besar dari Kabupaten Lingga. Dia menambahkan, situasinya sebagian masih penjajakan ke Pertamina.
Sebelumnya Fahrizal Imaduddin, Sales Area Manager Pertamina Kepri mengungkapan, kuota Pertashop di Kepri sebanyak 140 titik dan tersebar di kabupaten/kota. Kecuali Batam dan Tanjungpinang, dapat dibilang, jika mengacu kuota itu, pengajuan ke Pertamina dari BUMDes mendominasi investasi Pertashop di kabupaten se-Kepri, dibanding pelaku usaha lainnya. Sebab, BUMDes beroperasi hanya di Kabupaten.
Pertamina tak menampik kemungkinan itu. Dari 22 Pertashop, kini dalam proses administasi dan pendirian di Pinang-Bintan, sebagian melibatkan BUMDes. Bahkan, dua Pertashop telah beroperasi di Bintan, satu di antaranya kelolaan BUMDes. Pertamina telah meresmikan pengoperasian keduanya pada Juli 2021, yakni di Kelurahan Toapaya Asri, dengan lokasi Jalan Gesek, dan Sri Bintan.
"Sedang dalam tahap administrasi dan pembangunan sekitar 22 titik," ungkap Reiza, Sales Branch Manager Pertamina Bintan, Selasa (27/10/2021) per WA, termasuk di Dompak. Sedangkan Sardison tak memungkiri, Pertashop bakal menjadi lini usaha baru garapan BUMDes melengkapi jenis usaha selama ini, seperti penyediaan sembako, pengepul perikanan dan sebagainya.
Pertamina dan Kemendagri berkolaborasi menjadi Pertashop pengungkit perekonomian desa sekaligus memastikan kewajiban perusahaan migas pelat merah menjaga ketahanan energi dan memudahkan akses energi warga di seluruh negeri, ibarat pepatah, dalam sekali tarikan nafas. UU Energi menugaskan Pertamina menyediakan BBM ke penjuru negeri. Bedanya, Pertashop menyediakan BBM non subsidi.
Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, meminta kepala daerah termasuk di Kepri memfasilitasi Pertamina dengan memudahkan perizinan pendirian Pertashop. Apalagi soal modal, Pertamina lewat perbankan tergabung di Himbara menyediakan skema dukungan modal. "(Pemda) fasilitasi sebagai penghubung dan penyederhanaan proses izin, utamanya di kabupaten," jelas Sardison.
Soal modal, Sardison tak melarang BUMDes bermitra dengan pihak ketiga. "Modal bisa penyertaan modal dari desa, atau mitra dengan pihak lain. (Terpenting) sesuai dengan ketentuan," imbuh calon Sekdaprov Kepri itu. Pemerintah sendiri telah memayungi ruang gerak bisnis BUMDes dengan perubahan badan hukum.
Kini gerak bisnis dan kewenangan usaha BUMDes setara perseroan terbatas (PT), dan entitas usaha lainnya di Tanah Air. Di Kepri, data Dinas PMD Dukcapil Kepri, telah 44 BUMDes mengajukan status badan hukum ke Kemenkum dan HAM difasilitasi Kemendesa. Dengan nilai investasi lebih kecil dibanding SPBU, Pertashop seperti jaminan Dirut Pertamina, memastikan kualitas BBM dijual sama persis SPBU.
(*)