angkaberita.id

Cara Pelindo Bantu Percepat Realisasi Pelabuhan Teluk Buton Di Natuna

gubernur kepri ansar ahmad saat berdiskusi secara virtual dengan heri akhmadi, dubes ri di jepang, demi melobi negeri matahari terbit agar mendanai pembangunan pelabuhan teluk buton di natuna, selama (14/9/2021)/foto via humas pemprov kepri

Cara Pelindo Bantu Percepat Realisasi Pelabuhan Teluk Buton Di Natuna

angkaberita.id - Lobi-lobi merealisasikan pembangunan Pelabuhan Teluk Buton di Natuna terus dilakukan, termasuk ke lembaga pendonor seperti Bank Dunia. Pada saat sama, pemerintah melalui Kementerian BUMN merampingkan operasional PT Pelindo melalui merger per Oktober mendatang.

"Bu Cen (Sui Lan), mari sama-sama kita mengusahakan dana. Dari World Bank sudah ada, tinggal kita meyakinkan," kata Cen Sui Lan, anggota DPR Dapil Kepri mengulang ajakan sinergi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal Pelabuhan Teluk Buton, Kamis (16/9/2021). "Pihak World Bank, tolong Bu Cen surati mereka," lanjut Cen menirukan Menhub.

Ajakan itu, lanjut Cen, diungkapkan di sela rapat kerja Komisi V DPR dengan Menhub membahasan RKA Kemenhub Tahun 2022. Secara teknis, pelabuhan di areal seluas 1,7 hektare, itu telah siap, termasuk studi kelayakannya. Kini tinggal pendanaan pembangunannya.

Cen mengaku telah meminta tenaga ahlinya menganalisa dan menyusun skenario agar usulan pendanaan melalui pendonor dapat terealisasi. Dia berjanji menyinergikan dengan pemangku kepentingan lainnya. Apalagi, Pelabuhan Teluk Buton juga bagian tak terpisahkan dari kebijakan tol laut dari Presiden Jokowi.

Hanya saja, saat pandemi COVID-19, anggaran pembangunan jalan dan jembatan ke lokasi kena refocusing APBN, meskipun Kementerian PUPR telah menyetujui menjadi rencana kerja di tahun 2021 senilai Rp 125 miliar. Selain ke Bank Dunia, Pemprov Kepri belum lama ini, juga merayu pemerintah Jepang melalui KBRI di Tokyo.

Gubernur Ansar Ahmad melalui Dubes Heri Akhmadi menjajaki kerjasama pendanaan ke Negeri Matahari terbit, termasuk melalui lembaga kerjasama pembangunan Jepang (JICA). Apalagi investasi sektor perikanan bukan ikhwal baru bagi Jepang. Pelabuhan Buton nantinay didesain menjadi pelabuhab logistik dan perikanan.

Selain kepentingan ekonomi, Gubernur Kepri menegaskan, hadirnya pelabuhan terpadu di Natuan juga memiliki nilai strategis, termasuk menjadi simpul pertahanan. Skenarionya, Pelabuhan Buton menjadi pengganti Pelabuhan Selat Lampa, kini difungsikan pelabuhan logistik dan perikanan.

Jika terealisasi, Pelabuhan Selat Lampa sepenuhnya diserahkan ke kepentingan militer seiring isu krusial di Laut China Selatan, tapal batas utara Kabupaten Natuna. Ansar berharap Dubes RI di Jepang dapat menjadi lidah penyambung ke calon investor di Negeri Matahari Terbit, khususnya pemerintah Jepang.

"Kepada Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) juga sudah kita bahas, dan apa menjadi tanggung jawab kami di Pemda sudah kami lakukan, dari masalah studi kelayakan, DED dan sebagainya," tegas Ansar dalam keterangan resminya, baru-baru ini. Untuk keperluan itu, Ansar mengaku, digelontorkan duit Rp 2,5 miliar.

Pemprov Kepri mengusulkan ke Menhub biaya pembangunan Pelabuhan Teluk Buton sebesar Rp 200 miliar. Heri berjanji meneruskan penjajakan itu ke Jepang. "Kita juga akan tawatkan segala potensi di Natuna kepada pengusaha di Jepang," janji Heri. Dia menambahkan, dirinya juga telah mendiskusikan ikhwal serupa ke Menko Maritim, Menhan dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Tak hanya ke mereka, sinergi juga terjejak hingga ke Kementerian BUMN, meski tidak langsung, tapi melalui kebijakan merger PT Pelindo per Oktober mendatang. Apalagi, satu di antara sekian alasan krusial penggabungan Pelindo I-IV ialah mengintegrasikan Pelindo ke kebijakan pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus. Terbaru, Natuna disebut menjadi kawasan ekonomi maritim mulai tahun depan.

Terutama mendorong peningkatan konektivitas ke pelabuhan daerah dengan kawasan penyangga (hinterland) di sekitarnya demi meningkatkan volumen ekspor impro dan trafik kepelabuhanan. Pendeknya, dengan efisiensi biaya logistik, diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sebab, seperti diakui Prasetyadi Dirut Pelindo IV saat paparan pers merger PT Pelindo, Rabu (15/9/2021), tantangan terberat sektor pelabuhan ialah biaya logistik di Tanah Air masih memakan sekitar 23 persen PDB nasional, akibat operasional dan infrastruktur pelabuhan belum optimal.

(*)

Bagikan
Exit mobile version