Heboh Pengusaha Proposal Sindiran Menteri Bahlil, Siapa (Di Kepri)?
angkaberita.id– Baru-baru ini, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bikin heboh. Dia mengaku risau dengan hadirnya pengusaha proposal, terutama di daerah. Tak sedikit di antara mereka bekas tim sukses kepala daerah. Siapa?
Awalnya, dia meminta para investor berinvestasi di Indonesia menggandeng pengusaha daerah setempat agar mereka bisa ikut mendapatkan manfaat dari investasi tadi. Tersirat, dia mengamini kebijakan afirmasi di sektor lokal.
"Itu syarat utama. Sekarang kalau kita memberikan insentif harus ada kolaborasi dengan pengusaha daerah. Karena saya tidak pengin orang daerah hanya menjadi objek dari kehadiran sebuah investasi," kata Bahlil seperti dilansir detikcom, Rabu (8/9/2021).
Sebaliknya, Bahlil, menginginkan pengusaha daerah mendapatkan lebih banyak peran dalam kolaborasi itu. Dia lantas mencontohkan investasi di Maluku Utara. Dia ingin, bukan orang Maluku Utara di Jakarta memainkan peran itu. Harus orang Maluku Utara tinggal di daerah, dengan syarat memenuhi kriteria bisa bekerja secara profesional.
Barulah dia menyinggung soal pengusaha proposal, yakni orang-orang diusulkan kepala daerah karena menjadi tim suksesnya. "Bukan pengusaha proposal karena tim sukses kepala daerah A, kepala daerah B, tanpa memperhatikan kualitas dan kinerjanya kemudian ditunjuk," ungkap dia.
Nah, dengan persyaratan itu, Bahlil mengklaim kini investasi asing dan dalam negeri mulai berimbang. Pengusaha besar dan kecil, satu sama lain, juga mulai berkolaborasi. "Kolaborasi pengusaha UMKM, daerah dan investor baik dalam negeri maupun (pengusaha) besar itu terjadi," kata dia.
Bahlil berkeyakinan tujuan investasi ialah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk itu, dia akan memprioritaskan kepada warga Indonesia. Dia berjanji mengawal betul kebijakan itu, meskipun melalui UU Cipta Kerja, investor mendapatkan banyak kelonggaran.
"Saya konsisten tidak akan pernah mundur selangkah pun untuk mewujudkan apa yang jadi harapan, cita-cita Bapak Presiden dan rakyat. Dengan masuknya implementasi UU Cipta Kerja dengan seluruh perizinan di Kementerian Investasi lewat OSS dan insentif fiskal, di sinilah gawang terakhir untuk membangun kompromi termasuk tenaga kerja," tegas Bahlil.
Dia berjanji tidak akan membuat kesepahaman dengan investor membuka ruang lapangan pekerjaan bagi pekerja asing tak memenuhi syarat. "Kita hanya memberikan hal-hal yang memenuhi undang-undang pada suatu kasus tertentu, jabatan tertentu, yang lain tetap harus diprioritaskan kepada rakyat," janji Menteri Bahlil. (*)
