Blak-blakan Mendagri, Kenapa (Kepala) Daerah Hanya Lihai Cairkan Belanja Pegawai?
angkaberita.id - Presiden Jokowi "menjawil" Mendagri agar mengingatkan kepala daerah di Tanah Air memperhatikan prioritas belanja APBD, termasuk selama pandemi COVID-19. Heboh Bupati Jember terima honor pemakaman COVID-19 kian menegaskan "tabiat" pengelolaan keuangan daerah: (Kepala) daerah hanya lihai cairkan belanja pegawai!
Seperti ditulis detikcom, Mendagri Tito Karnavian menyoroti soal lebih tingginya belanja pegawai ketimbang belanja modal dan barang. "(Soal) ini adalah atensi Bapak Presiden, kami ingatkan belanja aparatur (pegawai) banyak lebih besar daripada belanja modal dan barang," ungkap Mendagri.
Padahal, justru belanja modal dan barang paling menyentuh kepentingan masyarakat. Ironisnya, kalaupun menggeber belanja modal dan barang, Mendagri mengaku, ujung-ujungnya juga mengalir kembali ke birokrasi. Sehingga laju pembangunan berjalan di tempat.
"Belanja modal ditujukan ke masyarakat, itupun banyak digunakan lagi aparatur, sehingga dapat banyak bonus dari situ, akhirnya buat masyarakat kecil sekali proporsinya," kata Mendagri. Ujungnya, curhat Mendagri, jalan tak terawat, sungai tidak terurus. "Karena memang tidak dianggarkan. Kalaupun dianggarkan, justru dipakai sebagian lagi, untuk aparat lagi," kata Tito.
Tito juga meluapkan keheranan dengan tabiat aparat menganggarkan kegiatan penguatan saat menggeber serapan APBD. "Kita lihat banyak temuan penguatan. Saya sampai mengatakan ini kapan kuatnya gitu, jadi penguatan untuk aparat sendiri," sindir Tito.
Selama pandemi COVID-19, kondisinya juga tak berubah. Tabiat lama bertahan. Penganggaran tak penting justru tetap dilakukan, meskipun situasi kerja dari rumah (WFH). Tito melihat biang keroknya pada perencanaan. Karena perencanaan kurang pas, akhirnya eksekusi anggaran juga tidak efektif.
Polanya, kata Tito, perencanaan berprinsip "Money Follow Program", tapi saat eksekusi terjadi "Program Follow Money". Mendagri buka-bukaan, tabiat itu membandel lantaran tangan hukum tak menjangkau itu. Sebab, perilaku itu masih ranah pengawasan internal seperti inspektorat, APIP dan BPKP.
Terkuras Gaji PNS
Sorotan serupa terdengar dari Hamdani, Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan. Kata dia, pengelolaan APBD masih banyak tidak efektif, dan tak berpihak ke kepentingan masyarakat. Sebab, kondisi APBD justru banyak terkuras habis membayar gaji PNS. Kemendagri bukannya tinggal diam.
Soal perjalanan dinas semisal, Hamdani menyebut, Kemendagri telah menetapkan standarnya. Kata Hamdani, rerata belanja pegawai, termasuk anggaran gaji PNS, sebesar 27,4 persen dari APBD. Pemprov Bangka Belitung paling besar belanja pegawai, yakni 35 persen APBD. Terendah Pemprov Jabar, yakni 21,4 persen dari APBD.
Konsekuensinya, banyak daerah rendah kapasitas fiskal. Sehingga kelimpungan sewaktu terjadi krisis perlu kebutuhan dana segar tinggi akibat ketergantungan tinggi ke pusat. Kemendagri juga mengatur standar perjalanan dinas PNS. Sehingga belanja dari pemda juga lebih efisien.
"Belanja daerah ditetapkan dengan standar yang sama. Perjalanan dinas berbeda-beda ada Rp 1-5 juta dan lain-lain. Sekarang sudah ditetapkan dengan standar yang sama, keseragaman dan gunakan aplikasi yang sama," papar Hamdani.
Pemda, kata birokrat Kemendagri sekaligus Ketua Pansel Sekdaprov Kepri, diharapkan lebih mengarahkan dana ke pembangunan infrastruktur, sehingga memberikan efek lebih besar terhadap masyarakat di daerah itu. Mendagri sendiri pada Juli 2021 lalu menegur belasan kepala daerah di Tanah Air, termasuk Kepri, lantaran rendah serapan APBD terutama penanganan COVID-19.
(*)