COVID-19: Kenapa (Mayoritas) Daerah Sumatera Resisten Sekolah Tatap Muka?
angkaberita.id - Setidaknya 12 daerah di Tanah Air, sebagian besar di Sumatera, melarang pembelajaran tatap muka (PTM) meskipun berstatus daerah PPKM Level 1-3. Selain vaksinasi peserta didik belum tuntas, juga masih tingginya positivity rate akibat testing dan tracing terbatas. Dikhawatirkan terjadi ledakan kasus baru.
Alasan itu terdengar dari Ansar Ahmad, Gubernur Kepri saat meminta kepala daerah di Kepri menunda PTM. Satgas COVID-19 Kepri menguatkan dengan menerbitkan surat edaran ke kepala daerah, dengan tembusan ke pusat. Ansar tak ingin kepala daerah di Kepri mengambil risiko pandemi merebak seiring membaiknya indikasi epidemiologis di Bumi Segantang Lada.
Pemerintah melalui SKB 4 Menteri sebenarnya telah mengizinkan daerah PPKM Level 1-3 membuka PTM secara terbatas. Bahkan, Mendikbud Nadiem Makarim berkeras jika terus tertunda bakal berakibat learning loss. Tak hanya itu, Nadiem juga menyebut vaksinasi peserta didik paripurna bukan prasyarat utama. Tapi, level PPKM daerah pintu masuknya.
Terbentuk resistensi kepala daerah, Mendikbud curhat ke DPR. "Ada beberapa daerah nih, Bapak-Ibu anggota Komisi X, tolong bantuannya. Ada beberapa yang masih melarang PTM terbatas, dilarang oleh Pemdanya, padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya, ya tolong," ujar Nadiem, seperti dilansir detikcom, Senin (23/8/2021).
Nadiem sejatinya tidak meminta PTM terbuka seluruhnya, namun dalam skala terbatas berdasarkan pertimbangan daerah. Karena pandemi COVID-19 bersifat dinamis di masing-masing daerah. "Setiap daerah punya persentase yang melakukan PTM terbatas yang sangat berbeda, tentunya banyak korelasi dengan tren pandemi di masing-masing daerah atau kenyamanan pemerintah daerahnya," kata Nadiem.
Di Kepri, Pemko Tanjungpinang sudah mengujicoba PTM jenjang SD-SMP pada 18-23 Agustus 2021. Namun diyakini tak ingin berpolemik dengan Gubernur Kepri, Walikota Rahma melalui Disdik Tanjungpinang menghentikan uji coba dengan dalih hasil evaluasi. Kepada DPR, Nadiem melobi Komisi X menjembatani tarik ulur itu.
Rangkul Pemda
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendorong Kemendikbud merangkul Pemda merundingkan tarik ulur PTM. Dia khawatir, untuk sebagian, pelarangan PTM hanya persoalan komunikasi. Karenanya, dia menyarankan Kemendikbud lebih masif sosialisasi kebijakan PTM hasil SKB 4 Menteri melalui instansi teknis terkait.
"Jangan-jangan (pelarangan) ini soal sosialisasi belum masif, (sehingga tidak) dipahami secara utuh oleh Pemda-pemda," kata Syaiful. Terutama, lanjutnya, pemahaman daerah PPKM Level 1-3 harus ada terobosan, atau opsi PTM ketimbang sekolah daring. "Sudah harus ada opsi membuka sekolah tatap muka," kata Syaiful.
Perhimpunan Pendidikan Dan Guru (P2G) menyarankan, kalaupun akhirnya harus buka PTM sedapat mungkin seluruh komponen PTM sudah tervaksinasi. Paling tidak, kalau PTM terbatas pada guru dan peserta didik telah divaksin dengan protokol kesehatan ketat. Syaiful menambahkan, Kemendikbud juga perlu turun merangkul Pemda.
Berkoordinasi dengan Pemda, terutama menyelami kendala dihadapi Pemda terkait PTM. "Kemendikbud harus mengefektifkan kerja sama dengan Pemda-pemda. Kemendikbud harus mengambil prakarsa lebih, kerja sama efektif dengan pihak Pemda, tanya kenapa tidak dibuka, masalahnya apa, apakah soal kekhawatiran atau ada masalah lain," saran Syaiful.
Itu, menurutnya, demi mengantisipasi potensi saling tuding di belakang hari jika setelah PTM terjadi kondisi tak sesuai harapan. "Karena kan Pemda tidak mau dimasalahkan. Nah, bagaimana ini bisa ditanggungjawabkan bersama, Pemda maupun pusat, dalam hal ini Kemendikbud," saran Syaiful.
(*)
