COVID-19: Buka Sekolah Kepri Bermodal Herd Immunity, Mungkinkah?
angkaberita.id- Kendati meyakini herd immunity kebijakan realistis menghadapi pandemi COVID-19 di Kepri, tapi Gubernur Ansar Ahmad agaknya belum seberani Rahma dalam mengambil risiko kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM). Bahkan, Walikota Tanjungpinang itu telah menguji coba sekolah tatap muka di SMPN 16.
Justru, untuk sebagian, Ansar terkesan mengekor Muhammad Rudi, Walikota Batam. Padahal, Disdik Kepri setelah pemerintah resmi menetapkan Kepri, khususnya Batam dan Tanjungpinang ke PPKM Level 3 langsung berkoar segera memulai sekolah tatap muka.
Namun, berdalih belum seluruh peserta didik tervaksinasi, Gubernur Ansar terkesan membantah rencana Muhammad Dali, Kepala Disdik Kepri. Bukan hanya alasan vaksinasi belum tuntas, Ansar agaknya juga berdalih aturan di tangan Pemda, seperti alasan Rudi menunda sekolah tatap muka di Batam.
Tak ada kekeliruan Gubernur Ansar memilih kebijakan itu, meskipun pemerintah pusat melalui SKB empat menteri memberikan lampu hijau pembukaan sekolah tatap muka secara terbatas, dengan protokol kesehatan ketat. Kemendikbud sendiri, demi alasan mencegah berlanjutnya learning loss, menyarankan sekolah tatap muka.
Jika terus ditunda, negara berpotensi kehilangan investasi setara 10 ribu triliun dolar, dengan kurs per dolar Rp 10 ribu, setara 50 kali APBN 2021. Itu, seperti diakui Dirjen PAUD dan Dikdasmen Kemendekbud, belum termasuk kerugian secara psikologis, termasuk kian tak bersaingnya angkatan kerja di Tanah Air dalam bursa kerja tahun-tahun mendatang.
Soal psikologis, survei Perhimpunan Pendidikan Dan Guru (P2G) mengkonfirmasi, bukan hanya tak efektif pembelajaran online juga justru melebarkan beban sosial ekonomi peserta didik. Untuk sebagian, akibat inkompetensi tanaga pendidik seperti temuan riset peneliti dari Singapura selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 di Tanah Air.
Tak sedikit, hasil riset itu, guru sekadar menggugurkan kewajiban mengajar, tanpa penduli kemampuan dan kompetensi peserta didik. Survei P2G menguatkan, mayoritas responden mengaku sekolah online justru membenani lantaran banyak pekerjaan rumah menumpuk. Belum lagi, keterbatasan akses internet dan peranti sekolah online.
Temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap meningkatnya kasus kekerasan akibat pembelajaran online, termasuk angka putus sekolah. Nah, angka putus sekolah jika tak diantisipasi menjadi pintu masuk learning loss seperti dikhawatirkan Kemendikbud.
Tak sedikit duit APBN digelontorkan demi seolah online, namun seperti diakui Mendikbud Nadiem Makarim, pihaknya mendorong daerah membuka sekolah tatap muka secara terbatas. Bahkan, di awal 2021 lalu, Kemendikbud menyerahkan sepenuhnya kebijakan itu ke daerah tanpa melihat lagi peta zonasi COVID-19.
Bagaimana di Kepri? Di Batam, Walikota Rudi menundanya hingga seluruh komponen sekolah tatap muka tervaksinasi. Itu artinya, bukan hanya tanaga pendidik dan peserta didik, tapi juga tenaga kependidikan. Pakar kedokteran anak mengamini prasyarat itu. Alasan serupa juga terdengar dari Gubernur Ansar.
Terpisah, Kepala Dinkes Kepri Muhammad Bisri tak menampik jika belum seluruh tenaga pendidik di Kepri, tervaksinasi. "Bagi (tenaga guru) kemarin belum (vaksinasi) karena satu dan lain hal, supaya ikut vaksinasi," kata Bisri per WA, pekan lalu.
Dia mendorong tenaga pendidik belum tervaksinasi segera vaksinasi. Sekadar informasi, Pemprov mengelola jenjang SMK/SMA sederajat. Pemko dan Pemkab jenjang PAUD hingga SMP/MTs sederajat. Urusan kebijakan dan penggajian mereka melalui APBD masing-masing.
Sedangkan Tanjungpinang, setelah dua kali Disdik ganti nakhoda termasuk berdalih banyak guru Lansia di masa Kadis Atmadinata, Rahma akhirnya memberikan lampu hijau. Klaim Rahma, sudah seluruh tenaga pendidik di Tanjungpinang tervaksinasi.
Jika ukurannya vaksinasi, Tanjungpinang terbilang cepat capaian vaksinasinya. Jauh sebelum Batam menembus 70 persen, Tanjungpinang sudah lebih dulu. Jumlah penduduk lebih sedikit, dan pertaruhan Ansar di mata nasional, diyakini menjadi alasan Batam-Tanjungpinang prioritas vaksinasi COVID-19.
Dengan klaim capaian vaksinasi tadi, kenapa Gubernur Ansar surut menunda sekolah tatap muka? Sah-sah saja Gubernur Ansar mengambil kebijakan itu. Sebab, risikonya memang tidak kecil, meskipun indikator epidemiologis di Kepri seperti BOR, laju kasus harian, dan pasien sembuh semuanya terbilang sesuai harapan.
Sehingga, secara teori, Kepri boleh disebut telah terbentuk herd immunity. Meskipun kepastiannya, Satgas COVID-19 Kepri paling berwenang menganalisis dan menjelaskan kondisi sebenarnya. Apalagi, tak sedikit epidemiolog juga meyakini Oktober kasus COVID-19 di Tanah Air melandai.
Namun, dengan jumlah guru PNS sebanyak 10 ribu lebih di Kepri, dengan penggajian APBN-APBD, disayangkan jika potensi mereka terbatasi akibat sekolah online. Apalagi Kepri, urusan pendidikan dengan indikasi IPM, terhitung tinggi secara nasional. Terpenting, belakangan sudah mulai terdengar keresahan di kalangan tenaga pendidik dan orangtua.
"Kita bingung, sebab sering terdengar suara di luaran, katanya sekolah tapi kita juga (orangtua) yang harus sekolah," tutur seorang tenaga pendidik. Alhasil, dalam sejumlah kasus, terjadi kucing-kucingan dalam urusan pembukaan sekolah tatap muka. Pada titik ini, Gubernur Ansar dapat, sekali lagi, menegaskan pilihannya di tengah kebijakan herd immunity di Kepri.
(*)