COVID-19: Potensi Learning Loss Sekolah Daring 50 Kali APBN, Siapa Tanggung?
angkaberita.id - Pemerintah mengizinkan daerah PPKM Level 1-3 memulai pembelajaran tatap muka (PTM). Penundaan terus menerus berpotensi membuat negara kehilangan duit 10 triliun dollar AS, dengan kurs Rp 10 ribu per dolar, atau hampir setara 50 kali APBN 2021, akibat learning loss selama pembelajaran jarak jauh alias sekolah online di masa COVID-19.
Kemendikbudristek mengemukakan, pembelajaran tidak ideal dapat mengakibatkan learning loss dan berdampak buruk bagi kemampuan intelektual peserta didik. "Pembelajaran jarak jauh kita kalau dibiarkan terlalu lama maka risiko dialami anak-anak kita, pendidikan kita, dan negeri ini akan semakin besar," kata Jumeri, Dirjen PAUD Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, seperti dilansir detikcom, Kamis (12/8/2021).
Selain kemampuan intelektual, juga berisiko kondisi psikologis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga learning loss. Nah, Learning loss ini, Dirjen menegaskan, berdampak pada kemampuan intelektual anak dan kecakapan dalam hidupnya di masa depan.
"Dan learning loss ini bisa berdampak pada risiko-risiko kemampuan intelektual anak. Kemudian, kecakapan hidupnya, yang pada gilirannya nanti akan berisiko terhadap earning, pendapatannya ketika dia bekerja," jelas Jumeri.
Dengan kata lain, learning loss memungkinkan kompetensi peserta didik menjadi tak sepadan dengan kebutuhan dunia kerja mendatang. Bahkan, kerugian secara internasional jauh lebih banyak.
"Akibatnya tenaga anak-anak kita, pikiran anak-anak kita, kemampuan anak-anak kita tidak dihargai sebagaimana mestinya, dari ini menurut perhitungan, kerugian terjadi secara internasional akan bisa mencapai 10 triliun dolar. Dan ini sebuah jumlah yang luar biasa apabila learning lost akibat pembelajaran yang tidak ideal terus dipertahankan," tegas dia.
Berangkat dari risiko itu, Kemendikbudristek mendorong adanya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di daerah PPKM Level 1-3. Apalagi pemerintah telah memberi lampu hijau melalui SKB 4 Menteri dan Instruksi Mendagri. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mendorong PTM terbatas.
"Pandemi hampir 2 tahun, jadi situasinya sangat dinamis, banyak hal yang tidak diprediksi. Jadi memang kebijakan harus dilakukan penyesuaian," kata Hetifah. Terpisah, Sekretaris Jenderal Tamansiswa, Ki Saur Panjaitan XIII menegaskan, PTM terbatas harus tetap mengutamakan kesehatan.
"Pembelajaran tatap muka oke, kesehatan nomor satu. Bagaimana kita menjamin anak-anak berangkat dari rumah, sampai sekolah, berinteraksi dengan guru, kembali ke rumah itu harus kita amankan," pesan Saur. Bagaimana di Kepri? Gubernur Ansar Ahmad melalui Disdik Kepri mengizinkan PTM di Bumi Segantang Lada. Namun, sejauh ini baru Pemko Batam merespon, dengan menundanya.
(*)