angkaberita.id

COVID-19: Struktur APBD(P) 2021 Kepri, Struktur APBD Herd Immunity?

ansar ahmad dan muhammar rudi dalam suatu acara/foto via inikepri.com

pemprov kepri bersiap refocusing apbd 2021, tpad dan banggar kepri bahu membahu menyinkronkan kepentingan masing-masing demi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi/foto via inikepri.id

COVID-19: Struktur APBD(P) 2021 Kepri, Struktur APBD Herd Immunity?

angkaberita.id - Dibandingkan sembilan provinsi lain di Sumatera, Kepri secara persentase tertinggi vaksinasi COVID-19 hingga 2 Agustus 2021. Secara nasional, Kepri tercatat tertinggi ketiga di bawah DKI Jakarta dan Bali, khususnya vaksinasi dosis pertama.

Seperti dilansir Katadata mengutip data Kemenkes RI, capaian vaksinasi Kepri sebanyak 65,34 persen, atau setara gabungan capaian vaksinasi Jambi, Bangka Belitung dan Riau. Ketiganya, secara persentase, berada di urutan 2-4 peta capaian vaksinasi COVID-19 di Sumatera.

Batam dan Tanjungpinang masih menjadi konsentrasi vaksinasi di Kepri. Jika memang Gubernur Kepri meyakini vaksinasi, dengan sendirinya herd immunity, menjadi ikhtiar paling masuk akal menghadapi pandemi COVID-19, sewajarnya refocusing APBD 2021 sekarang, dianggarkan bagi pengamanan pasokan vaksin.

Gubernur Kepri berjanji akan menguliti setiap anggaran OPD demi kepentingan refocusing APBD 2021. “Saya akan memastikan setiap anggaran di OPD Pemprov Kepri penggunaan sesuai dengan kebutuhan. Makanya akan kita bedah satu persatu,” janji Ansar, Selasa (3/8/2021).

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Pekrim) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, tulis Batampos, menjadi dua OPD target awal penyisiran refocusing APBD 2021. TPAD Pemprov dan Banggar DPRD Kepri, kata Ansar, tengah sinkronisasi. Hasil penyisiran ditujukan menambal kebutuhan jaring pengaman sosial, pemulihan ekonomi dan penanggulangan COVID-19.

Sebelumnya Pemprov memastikan refocussing APBD 2021 sebesar Rp 186 miliar khusus penanganan COVID-19 di Bumi Segantang Lada. Pemprov juga merasionalisasi APBD Kepri sebesar Rp 300 miliar dari APBD 2021 sebesar Rp 3,9 triliun.

Berbeda dengan perpanjangan PPKM Level 1-4 sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan disesuaikan dengan daerah. Artinya, jika aturan sebelumnya makan di tempat hanya 20 menit, daerah dengan mempertimbangkan situasi pandemi setempat, dapat memperpanjang menjadi 30 menit.

Seiring perpanjangan PPKM di Tanah Air hingga 9 Agustus 2021, pemerintah menegaskan, strategi intervensi pandemi COVID-19 ke depan bakal bertumpu pada tiga kebijakan kunci, yakni (1) Kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi.

Kemudian (2) Penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) masif di masyarakat, serta (3) Kegiatan testing, tracing, isolasi, dan treatment secara masif. Termasuk menjaga BOR, menambah fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.

Nah, pada titik itulah, capaian vaksinasi Kepri dan langkah Gubernur Ansar menemukan benang merah dalam kebijakan refocusing APBD 2021, jika Kepri khususnya Batam dan Tanjungpinang ingin segera turun level PPKM ke depan. DPRD Kepri dapat membantu skema refocusing maksimal, jika bersedia mengoptimalkan fungsi budgeting bagi kepentingan secara lebih luas, bukan sekadar konstituen.

(*)

Bagikan
Exit mobile version