COVID-19: Mengintip Nasib PPKM Level 3-4 (Di Kepri) Dari Duit Tabungan, Kenapa?
angkaberita.id - Bukan hanya memicu krisis konstitusi, lockdown di Malaysia sejak awal tahun 2021, juga menjadi saksi bisu melejitnya angka bunuh diri di Negeri Mahathir. Tak main-main, kasus tertinggi justru di Selangor, negara bagian terkaya di Malaysia.
Kabar terakhir, nasib Muhyidin Yasin PM Malaysia di ujung tanduk setelah Yang Dipertuang Agung, kepala negara Malaysia mendesaknya mengundurkan diri lantaran menghentikan kebijakan darurat akibat pandemi COVID-19 per bulan Agustus ini, tanpa konsultasi.
Memburuknya situasi pandemi dan kondisi ekonomi di Malaysia memaksa warga menyalahkan rezim Muhyidin. Di Tanah Air, meskipun dengan alasan berbeda, pemerintah agaknya juga belum siap menghadapi konsekuensi dari lockdown secara nasional.
Pemerintah lebih memilih PPKM, dengan berbagai istilahnya, dibanding lockdown. Soal ekonomi diyakini menjadi alasannya, meskipun pemerintah mengklaim urusan kesehatan tetap prioritas.
Pemilihan PPKM, seperti diungkap Wakil Menkeu Suahasil Nazara, selain kondisi itu, pertimbangan lainnya ialah beragamnya kondisi lapisan masyarakat di Tanah Air. Meskipun BBC mensinyalir kebijakan penanganan pandemi lebih akibat kompromi politik.
Seperti dilansir Katadata mengutip laporan Antara, Wamenkeu mengungkapkan alasannya itu. "Memang sempat ada perdebatan. Tetapi esensi yang terjadi dari keduanya (PPKM dan lockdown) yakni pembatasan kegiatan ekonomi," kata Suahasil, Sabtu (31/7/2021).
Terdapat kelompok masyarakat miskin, kelompok rentan miskin, dan kaya. Ada kelompok masyarakat perkotaan dan perdesaan, dengan kemampuan ekonomi berbeda.
Itu terlihat dari jumlah tabungan di bawah Rp 1 juta dan di atas Rp 10 juta. Warga dengan tabungan di bawah Rp 1 juta mulai menarik uang untuk kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi COVID-19. Sedangkan warga dengan nilai tabungan di atas Rp 10 juta justru meningkat simpanan di bank.
Survei BI mengonfirmasi kondisi itu. Banyak warga menarik utang demi menambal kebutuhan, meskipun secara teori mendongkrak konsumsi publik, akibat keterbatasan pendapatan. Kabar terakhir, ekonomi Kepri di kuartal II 2021 disebut-sebut tumbuh, berkat ekspor.
Konsekuensinya, untuk sebagian, nilai tabungan di perbankan, kecuali warga berduit di atas Rp 10 juta ke atas, justru menurun. Kemiskinan menjadi keniscayaan. Kepri, berdasarkan data BPS, setiap bulan seribu orang jatuh miskin.
Nah, pemerintah menggelontorkan anggaran jaring pengaman sosial demi kepentingan itu, termasuk mengantisipasi ekses depresi ekonomi akibat pandemi. Menkeu, demi kepentingan itu, bahkan belum menutup opsi refocusing anggaran, termasuk pos Transfer Keuangan Daerah Dan Dana Desa (TKDD).
"Indonesia bukan negara kecil. Ada 270 juta penduduk dengan 34 provinsi karakteristiknya berbeda. Ini yang perlu diperhatikan. Setiap level pemerintahan perlu memperhatikan dengan baik," ujar Suahasil.
Tak heran, ke depan, pemerintah pusat bakal lebih mengandalkan Pemda dalam menghadapi pandemi COVID-19. Begitu juga dengan kebijakan perpanjangan PPKM, termasuk di Kepri.
Menurutnya, pengkajian PPKM akan dilakukan berdasarkan 3 faktor, yaitu indikator laju penularan kasus, respons sistem kesehatan berdasarkan panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat.
Satgas COVID-19 mengonfirmasi kondisi itu. Meski demikian, Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Pusat menegaskan, kasus penularan tetap menjadi pertimbangan utama pengkajian PPKM di setiap daerah.
"Jika tidak ada pelandaian dalam 2 minggu ini, maka (PPKM) akan dievaluasi kembali. Pemberlakuan PPKM Level 4 dan Level 3 ini (akan) dikaji," tegas Ginting. Di Kepri, dari tujuh kabupaten/kota, empat masuk PPKM Level 1-4. Batam dan Tanjungpinang episentrum pandemi di Bumi Segantang Lada.
Pemprov Kepri, bersama Pemda lainnya, diyakini mengejar herd immunity, dengan menggencarkan vaksinasi sebagai ikhtiar melawan pandemi. Persoalannya, kapasitas tenaga kesehatan (Nakes), akibat banyak terpapar COVID-19 saat treatment pasien, menjadi terbatas akibat ngurus testing dan vaksinasi.
Alhasil Forum RT/RW, untuk sebagian, dikabarkan bakal menjadi ujung tombak, menghadapi pandemi khususnya urusan tracing seperti perintah PPKM Darurat, kini PPKM Level 1-4.
(*)
