Ansar-Rudi Tak Akur, Inovasi Pemko Batam-Pemprov Kepri Berprestasi Nasional!
angkaberita.id - Isu pecah kongsi tak menghalangi Gubernur Ansar Ahmad dan Walikota Batam Muhammad Rudi terus berinovasi di tengah pandemi COVID-19, khususnya urusan inovasi pelayanan publik. Buktinya, inovasi Pemko Batam dan Pemprov Kepri diakui di pentas nasional.
Pemko Batam melalui ikhtiar "Tapping Box Pajak Daerah" masuk 45 besar inovasi pelayanan publik terpuji di Tanah Air, dan Pemprov Kepri dengan "Proses Izin Dengan Jarimu" masuk 5 besar replikasi inovasi pelayann publik secara nasional.
Prestasi itu terungkap setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan Top Inovasi dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021. Terpilih 55 inovasi terbaik terdiri 45 Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, Pemko Batam termasuk satu di antaranya.
Kemudian Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, dan 5 Pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2021. Deputi MenPAN Bidang Pelayanan Publik, Diah Natalisa berharap, kompetisi menjadi ajang berbagi dan bertukar pengetahuan inovaksi pelayanan publik.
"(Sekaligus) memotivasi penyelenggara pelayanan publik,” harap Diah, seperti disiarkan kanal YouTube Kementerian PANRB dan UG TV, Kamis (29/7/2021). Diah menjelaskan, hasil tadi merupakan hasil penyaringan dari 129 inovasi finalis Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2021, kemudian Top 15 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2021, dan Top 15 Kelompok Khusus Inovasi Pelayanan Publik 2021.
Nah, mendorong agar Top Inovasi semakin banyak direplikasi, Kementerian PANRB membentuk suatu simpul kerjasama antarlembaga, yakni Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP). Saat ini, kata Diah, ada 12 provinsi termasuk kota dan kabupaten menjadi percontohan JIPP.
Hasil dari KIPP. lanjut Diah, nantinya akan dilombakan ke ajang internasional, yakni United Nations Public Service Awards (UNPSA). Bagi Pemda masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji, dan Top 5 Replikasi Pelayanan Publik berhak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID), termasuk Pemko Batam dan Pemprov Kepri.
(*)