COVID-19: Rendah Serapan Belanja, Kominfo Masuk Akal Kena Refocusing Anggaran?
angkaberita.id - Tak hanya Pemda, kinerja realisasi belanja pemerintah pusat semester I 2021 juga belum menyentuh angka 50 persen. Sebagian di antaranya akibat rendahnya serapan di level kementerian dan lembaga pemerintahan, termasuk Kementerian Kominfo.
Nah, saat refocusing APBN terdengar suara pemangkasan maksimal di kementerian dan lembaga dimaksud, khususnya enam kementerian dan lembaga terendah serapan, termasuk Kementerian Kominfo. Kenapa?
Seperti dilansir Katadata, realsiasi belanja pemerintah pusat semester I 2021 baru sebesar 40,7 persen pagu belanja APBN 2021. INDEF, think tank ekonomi dan pembangunan, menyarankan Menkeu memangkas belanja enam kementerian rendah serapan demi menambal kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi.
Kebutuhan anggaran PEN, juga terus membengkak. Nah, berdasarkan data Kemenkeu, terdapat 12 Kementerian dan Lembaga (K/L) realisasi belanja di atas 43,6 persen. Lalu ada 45 K/L realisasi belanja 30 persen-43,6 persen. Kemudian 30 K/L realisasi kurang dari 30 persen. Secara khusus, INDEF menyarankan refocusing anggaran enam kementerian.
"Saya pikir persoalannya bukan bagaimana K/L menghabiskan atau merealisasikan program kegiatan, tetapi memilah lagi program mana yang ternyata bisa ditunda atau tidak urgent untuk dilakukan tahun ini sehingga bisa dialihkan." kata Abra, Peneliti INDEF, Senin (26/7/2021).
Pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), realisasi belanja 25,6 persen, sebesar Rp 4,3 triliun dari pagu 2021 sebanyak Rp 17 triliun. Kedua, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), serapan baru 18,2 persen, alias hanya Rp 900 miliar dengan pagu Rp 4,9 triliun.
Ketiga, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyerap 24,3 persen pagu sebesar Rp 45,7 triliun, alias sebesar Rp 11,1 triliun. Keempat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) realisasi 38,9 persen, atau Rp 51,3 triliun dari pagu Rp 131,82 triliun.
Kelima, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serapan sebesar 37,4 persen, atau Rp 30,5 triliun dengan pagu Rp 81,5 triliun. Keenam, Kementerian Sosial (Kemensos), realisasi 47,8 persen atau Rp 44,3 triliun dari pagu Rp 92,8 triliun.
Abra nebegaskan, minimnya serapan anggaran K/L di pusat mencerminkan respons mereka tak sesuai harapan Presiden Jokowi. Eksekusi anggaran mereka biasa-biasa saja, sedangkan Presiden Jokowi selama pandemi semua pemangku kepentingkan harus bekerja "extraordinary", termasuk serapan anggaran.
Konsekuensinya, menurut dia, K/L minim serapan harus siap dipangkas anggarannya demui kepentingan masyarakat. "Kami mendorong pengorbanan juga dari K/L tidak boleh ada ego sektoral di tengah pandemi seperti sekarang, jangan hanya masyarakat yang harus berkorban tapi K/L juga harus berkorban," sindir Abra.
Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan defisit APBN 2021 terjaga di level 5,7 persen terhadap PDB, meskipun anggaran Bansos dan kesehatan terus membengkak menyusul status PPKM Darurat. Menkeu mengatakan, tambahan anggaran menambal kebutuhan itu dari refocusing anggaran tahap keempat.
Data Kemenkeu, hingga semester I 2021, defisit APBN sebesar 1,72 persen terhadap PDB. Realissi pendapatan Rp 886,9 triliun, atau 50,9 persen target 2021. Realisasi belanja Rp 1.170 triliun, atau 42,5 persen dari pagu. Nah, selama PPKM Darurat, Menkeu menanggarkan khusus kartu sembako sebesar Rp 7,52 triliun, sehingga kini menjadi Rp 49,89 triliun.
(*)