Thu. Jul 29th, 2021

angkaberita.id

Situs Berita Generasi Bahagia

COVID-19: Kepala Daerah Ngeluh Kesulitan Tukang Suntik, Pusat Langsung Tarik Duit Vaksinasi Di Pemda!

2 min read

pemerintah pusat tidak menoleransi kelambanan vaksiansi di daerah, meskipun kepala daerah setempat mengeluhkan ketiadaan tenaga vaksinator alias tukang suntik. kenapa?/foto via dinkes.acehprov.go.id

COVID-19: Kepala Daerah Ngeluh Kesulitan Tukang Suntik, Pusat Langsung Tarik Duit Vaksinasi Di Pemda!

angkaberita.id - Soal vaksinasi COVID-19, pemerintah pusat agaknya tak menoleransi kelambanan daerah. Terbukti, Menkeu menarik ke pusat duit vaksinasi di Pemda sebagai respon kepala daerah mengeluh kesulitan mencari tenaga kesehatan, terutama vaksinator alias tukang suntik.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto mendaku sudah berkoordinasi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) soal duit vaksinasi Rp 1,96 triliun jalan di tempat.

Pemda, kata Dirjen, secara prinsip mendukung vaksinasi. Hanya saja, Pemda kesulitan merealisasikan lantaran ketiadaan petugas vaksinator, alias tukang suntik vaksinnya. "Yang jadi pertanyaan kepala daerah itu, di mana Nakesnya. Itu hal yang jadi perhatian bersama, termasuk rekan-rekan kami di Kemenkes," jelas Ardian, seperti dilansir CNBCIndonesia, Senin (19/7/2021).

Lewat Kemenkeu, pusat memutuskan mengambil alih pelaksanaan vaksinasi di daerah dengan melibatkan TNI-Polri dan bidan BKKBN. Kini, kata Ardian, penganggaran vaksinasi di daerah tengah dikonsolidasikan Kemenkeu. Berapa usulan TNI-Polri dan BKKBN dalam pelaksanaannya nanti.

Nah, anggaran mereka nantinya akan diambil dari DAU dan DBH jatah daerah bersangkutan. "Terhadap upaya percepatan tersebut, nanti akan diambil dananya dari DAU dan DBH. Berapa vaksinator yang dilibatkan dan di daerah mana saja mereka dilibatkan," ujar Ardian. Dari situ, lanjutnya tergambar rincian pembiayaan diperlukan.

"Dari situ kan dihitung unit cost, yang akan di-intersect, uangnya dibayarkan dulu dari APBN. Setelah dihitung vaksinator dari TNI-Polri dan BKKBN, dananya dipoting dari DAU dan DBH," jelas Ardian. Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan rencana menarik anggaran Rp 1,96 triliun di Pemda peruntukkan vaksinasi.

Vaksinasi di daerah, Menkeu menegaskan, TNI-Polri dan BKKBN turun, sehingga target 2-3 juta sehari terpernuhi. TNI-Polri menargetkan sebanyak 30 juta warga tervaksin, dan BKKBN sebanyak 37 juta warga tervaksinasi.

Bagaimana dengan Kepri? Gubernur Ansar Ahmad menargetkan akhir Juli 2021, sekurangnya 70 persen warga di Bumi Segantang Lada telah tervaksinasi. Sehingga segera terbentuk kekebalan komunitas (herd immunity) melawan infeksi COVID-19. Akhir Juni 2021, Kepri sempat bertengger di peringkat kedua tertinggi vaksinasi di Tanah Air.

(*)

Bagikan