Tue. Sep 21st, 2021

angkaberita.id

Situs Berita Generasi Bahagia

COVID-19: Orang Tua Angkat Bendera Putih, Vaksinasi Guru Jadi Kendala Sekolah Buka?

3 min read

kendati mayoritas orang tua setuju vaksinasi dan pembelajaran tatap muka di masa pandemi, namun belum semua pemda siap mengabulkannya. rendahnya vaksinasi guru dan peserta didik menjadi satu kendala/foto ilustrasi via hariansib.com

COVID-19: Orang Tua Angkat Bendera Putih, Vaksinasi Guru Jadi Kendala Sekolah Buka?

angkaberita.id - Kendati mayoritas orang tua di Tanah Air setuju pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli 2021, namun belum semua Pemda berani menerapkannya. Kenapa? DPR sendiri menemukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah online tidak efektif lantaran satu daerah dengan daerah lainnya berbeda kondisinya.

Belum lagi faktor masing-masing peserta didik, termasuk kondisi sosial ekonomi masing-masing peserta didik. Seperti dilansir Katadata, berdasarkan hasil survei P2G, sebanyak 63,3 persen orangtua setuju anaknya divaksinasi, namun belum tuntasnya vaksinasi tenaga pendidik menjadi kendala upaya PTM di sejumlah daerah.

Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri mengatakan sebagian besar orang tua setuju PTM karena melihat perkembangan psikologis anak. “Anak sudah bosan di rumah, hanya bermain gim di rumah, sinyal internet susah sekali di daerahnya, orang tua juga tidak memiliki kompetensi pengajaran di rumah dan lainnya,” kata Iman, saar paparan hasil survei, Minggu (11/7/2021).

Tingginya persentase orang tua setuju PTM mencerminkan tidak efektifnya sekolah online. “Bayangan saya hanya di bawah 20 persen, ternyata di atas 40 persen,” ujar Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, dalam paparan virtual itu. Kemendikbud Dan Ristek Dikti, katanya, harus merespon temuan itu.

“Hasilnya 63 persen berarti harus segera ditentukan kapan PTM akan dimulai,” kata Syaiful. P2G mengungkapkan sebenarnya persentase orang tua tidak setuju anaknya divaksinasi tak sediki, dengan berbagai alasan. “Mereka khawatir tujuan vaksinasi bukan untuk kesehatan, tidak halal, vaksin belum teruji, serta karena anak memiliki penyakit,” kata Iman.

Dalam hasil survei, P2G menemukan sebagian orang tua ragu dan tidak setuju PTM. Hanya, persentasenya 56,1 persen. Alasannya, kasus COVID-19 kian meningkat, peserta didik belum tuntas tervaksinasi, dan banyak sekolah berada di zona merah. “Sekolah juga belum siap memenuhi fasilitas pendukung protokol kesehatan serta guru belum tuntas divaksinasi,” kata Iman.

Koordinator Nasional P2G, Satriawan Salim merekomendasikan agar vaksinasi anak prioritas sebelum PTM. Perlu dua langkah demi merealisasikannya. Yakni, Pertama, sosialisasi dan edukasi manfaat vaksinasi anak terhadap orang tua. Jubir Vaksin COVID-19 Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi mengamini langkah itu.

“Kalau orang tua masih ragu vaksinasi anak, ada kecenderungan mereka juga tidak mau divaksin. Jika begitu, nantinya orang tua bisa menularkan virus ke anak juga,” kata Nadia. Kedua, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan segera menjadwalkan vaksinasi anak. Sekolah juga dapat berinisiatif vaksinasi mandiri.

“Tetapi jangan sampai terjadi perdagangan vaksin di sekolah. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa vaksin bagi guru dan anak Indonesia itu gratis,” ujar Satriawan. Soal PTM, P2G menyebut sekolah PTM harus memastikan peserta didik sudah tervaksinasi sebelum pelaksanaan sekolah tatap muka.

Vaksinasi guru dan tenaga pendidik juga harus dipercepat. Kini, realisasinya sudah 2 juta dari 5 juga target guru dan tenaga pendidik. “Pemerintah perlu mempercepat vaksinasi guru dan tenaga pendidik jika mau pembelajaran tatap muka,” ujar Nadia. PTM juga tak tergantung vaksinasi saja.

Terpenting, tetap penerapan Prokes dan kondisi orang di sekitar peserta didik. “Saat PTM nanti anak bawa bekal, jarak harus diterapkan, waktu sekolah tidak terlalu panjang. Sekolah pun harus tetap diberikan metode pilihan mau daring atau luring,” kata Nadia. Sedangkan P2G menyebut ada empat indikator mutlak PTM.

Pertama, tuntasnya vaksinasi guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Kedua, sekolah sudah memenuhi semua daftar periksa kesiapan sekolah tatap muka. Daftarnya tercantum di aturan Pemda setempat. Ketiga, pemetaan Pemda terkait sebaran COVID-19 di daerah masing-masing, termasuk positivity rate harus di bawah 5 persen sesuai rekomendasi WHO. Terakhir, harus ada izin dari orang tua bersifat personal, bukan perwakilan lembaga komite sekolah.

(*)

Bagikan