Fri. Apr 19th, 2024

angkaberita.id

Situs Berita Generasi Bahagia

COVID-19: Perlu Rp 900 Miliar Per Hari, Gubernur Jabar Hanya Sanggup Lockdown Per RT

2 min read

pemprov jabar belum mengambil opsi karantina wilayah jika presiden jokowi nantinya benar-benar menerapkan ppkm darurat di jawa dan bali. dengan kebutuhan per hari rp 900 miliar, gubernur jabar mengaku pemprov hanya sanggup lockdown tingkat rt saja. foto gubernur jabar ridwan kamil/foto via cnbcindoensia.com

COVID-19: Perlu Rp 900 Miliar Per Hari, Gubernur Jabar Hanya Sanggup Lockdown Per RT

angkaberita.id - Kendati ancaman rumah sakit kolaps, namun Pemprov Jawa Barat belum berani memutuskan karantina wilayah (lockdown) lantaran keterbatasan anggaran. Paling tidak diperlukan duit Rp 900 miliar per hari saat lockdown.

"Kalau seluruh Jabar mau di-lockdown itu butuh Rp 900 miliar, seluruh Jabar ya," ujar Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, seperti dilansir CNBC Indonesia, Rabu (30/6/2021). Kerena pertimbangan itu, Ridwan mengaku pihaknya belum bisa mengambil opsi karantina wilayah. Kini Pemprov hanya sanggup karantina per RT sesuai dengan rekomendasi.

"Makanya kita basisnya secara proporsional yaitu berbasis RT zona merah. Itupun betul-betul rekomendasi ketua RT-nya apakah kategori itu harus segera dilakukan (lockdown)," kata Ridwan. Dia menjelaskan, karantina satu RT saja diperlukan duit Rp 3,5 juta perhari. Dengan peruntukan biaya makan, disinfektan hingga vitamin bagi warga dan relawan. Dengan asumsi jumlah satu RT sebanyak 100 kepala keluarga. Di Jabar, tercatat sebanyak 27 kabupaten/kota.

"Jadi kalau ada 730-an RT di (kabupaten/kota) Jabar, kurang lebih Rp 2,8 miliar per hari yang harus kita hitung. Kita sedang pilah-pilah, apakah 100 persen pusat atau daerah karena berjenjang di level," jelas Ridwan. Kini pihaknya tengah berkoordinasi dengan pusat terkait pembiayaan lockdown per RT jika nantinya PPKM darurat di Jawa dan Bali, termasuk Jabar.

"Angka itu sedang kami rumuskan sekarang berapa persen menjadi tanggung jawab dari kabupaten/kota atau kas kelurahan, tapi intinya biaya itu akan berjenjang dan juga sedang kita konsultasikan apakah pemerintah pusat juga bertanggung jawab terhadap pembiayaan jika ada lockdown di level mikro," tegas Kang Emil, sapaan akrabnya.

(*)

Bagikan