Thu. Jul 29th, 2021

angkaberita.id

Situs Berita Generasi Bahagia

Jalan Nagabonar: Menguji Nyali Ansar, Menebak Kursi Arif?

4 min read

gubernur ansar ahmad dan wagub marlin agustina/foto via inikepri

Jalan Nagabonar: Menguji Nyali Ansar, Menebak Kursi Arif?

angkaberita.id - Beredar kabar Lamidi segera menggantikan Arif Fadillah menjabat Sekdaprov Kepri, dengan status Pelaksana tugas (Plt). Belum ada keterangan resmi dari Pemprov Kepri. Hanya, komentar Arif sehabis menjalani evaluasi bersama sejumlah pejabat Pemprov Kepri, awal Juni lalu, seperti mengamini kabar itu.

“Karena memang aturannya begitu. Birokrasi memang begitu dalam perjalanannya,” kata Arif Fadillah, seperti dikutip hariankepri, soal Gubernur Ansar mengevaluasi kinerja dirinya bersama sejumlah pejabat OPD lainnya. Bahkan, disebut-sebut, Arif bakal bergeser menjadi kepala OPD. Begitukah?

Jika begitu skenarionya, Arif tidak sendirian. Sekda Tangerang juga pernah merasakannya. Begitu juga Riono, Sekda Tanjungpinang. Bedanya, Sekda Tangerang digeser menjadi kepala dinas lantaran memang telah habis masa jabatannya. Sedangkan Riono tergeser seiring bergantinya kepala daerah hasil Pilkada. Belakangan Walikota Tanjungpinang kembali melantiknya menjadi kepala OPD.

Dengan dalih penyegaran organisasi, dua skenario di atas, untuk sebagian, terbilang biasa dalam birokrasi. Paling ekstrem di Jawa Timur, seorang Sekda tergeser menjadi staf kantor lurah setelah beda haluan soal kepentingan politik. Pertanyaan, skenario ideal apakah bagi Sekdaprov Arif Fadillah?

Uji Nyali Ansar

Jika Gubernur Ansar Ahmad memang menginginkan lelang jabatan skema pengisian Sekdaprov Kepri, skenario ideal Arif Fadillah tentu saja pengunduran diri seperti dilakukan Sekdaprov Babel. Sehingga kepala daerah dapat menunjuk Pelaksana harian (Plh) hingga terpilihnya Sekdaprov hasil lelang jabatan.

Di Kepri, meskipun belum terkonfirmasi, Sekdaprov Arif agaknya memilih skenario evaluasi kinerja. Robby Patria, Analis Politik Kepri di Tanjungpinang mengatakan, skenario itu lebih elegan. Sehingga tidak terkesan Arif melarikan diri dari tanggung jawab jabatan. "Kecuali kepala daerah menggantinya," kata Patria, saat diskusi online GoCast bertajuk Sekdaprov Kepri: Siapa Berpeluang?

Secara teori, kepala daerah sah-sah saja mengganti Sekda. Selain Arif telah menjabat lebih dari dua tahun, sebagai dasar diperbolehkannya evaluasi kinerja, juga jika kepala daerah menilai Sekdaprov tidak perform, sesuai penegasan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, kepala daerah dapat menggantinya kapan saja.

Lalu kenapa tidak diganti? Diyakini, pertama Gubernur Ansar masih menunggu waktu tepat. Kecuali ada pertimbangan lain, Ansar diyakini bakal mengeksekusi hasil evaluasi Sekdaprov setelah lewat enam bulan sejak resmi menjabat kepala daerah hasil Pilgub 2020, sekaligus rotasi pejabat OPD lainnya.

Kedua, Ansar diyakini tak ingin gegabah berpegang pada penegasan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, meskipun alasan Sekdaprov Kepri tidak perform bukannya nihil. Melejitnya kasus COVID-19 dan rendahnya serapan APBD Kepri, untuk sebagian, masuk akal menjadi pintu penggantian. Selain Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Kepri, Sekdaprov juga Kuasa Pengguna Anggaran Pemprov Kepri.

Namun, Ansar agaknya ingin menguji dulu kemampuan Sekdaprov mengendalikan birokrasi dan mengawal kebijakan penangulangan pandemi dengan menerbitkan sanksi bagi ASN menolak vaksin, demi percepatan vaksinasi di Bumi Segantang Lada. Sehingga segera terjawab pekerjaan rumah Presiden Jokowi ke Kepri.

Ketiga, diyakini ini menjadi pertimbangan kunci kalkulasi resafel kabinet termasuk Sekdaprov, ialah heboh isu pecah kongsi Ansar-Marlin akibat bagi-bagi kursi jabatan di Pemprov, termasuk Sekdaprov, sebagai deal koalisi di Pilgub 2020. Nah, pada titik ini, kondisi-kondisi itu seperti menguji nyali Ansar.

Kompromi Nagabonar?

Namun kalau melihat kebijakan Gubernur menggeber vaksinasi di Bumi Segantang Lada, Ansar agaknya ingin pandemi terkendali sehingga perekonomian Kepri segera pulih. Syukur-syukur sejalan dengan harapan Presiden Jokowi, berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2021.

Karena itu, seperti ditegaskan Ansar dalam sejumlah kesempatan, alasan kondisi luar biasa (extraordinary) bakal menjadi bekalnya mengerahkan amunisi kebijakan tersedia di Kepri, termasuk kalau perlu menggeser OPD demi memaksimalkan potensi ASN dan APBD melalui belanja pemerintah.

Sebab, untuk sementara, hanya dua potensi itu penggerak ekonomi Kepri. Vaksinasi menjadi terobosan percepatan pembukaan pariwisata Kepri, dan pemulihan sektor manufaktur dengan perluasan kelompok sasaran vaksinasi ke pekerja sektor industri. Ketiga sektor itu, berdasarkan data BI, menjadi nyawa perekonomian Kepri selama dua tahun terakhir.

Nah, jika melihat alur kebijakan Ansar dan eksekusinya sejauh ini, pergantian Sekdaprov dan pejabat OPD Kepri hanya soal waktu saja, tak peduli ada saran penundaan dari DPRD. Apalagi, sejumlah OPD dalam evaluasi itu, disebut-sebut, termasuk dalam kesepakatan deal koalisi. Pekerjaan rumah terberat Ansar sekarang ialah menentukan pejabat dan pergeserannya, khususnya Sekdaprov.

"Untuk Kepri memang sudah diizinkan perluasan sasaran, terutama pekerja," kata Mohamad Bisri, Kepala Dinkes Kepri, melalui pesan WA, belum lama ini. Bahkan, pihak swasta dimungkinkan menyelenggarakan vaksinasi gotong royong cukup berkoordinasi dengan Dinkes setempat, tidak lagi melibatkan faskes tunjukan pemerintah.

Kalau patokannya, pergeseran dan pergantian bertujuan "menyelamatkan muka", diyakini Ansar bakal menempuh rotasi terbatas. Lowongnya sejumlah jabatan hasil lelang jabatan dapat menjadi modal kocok ulang itu. Lalu bagaimana dengan Sekdaprov? Dengan kapasitas dan pengalaman Arif Fadillah, Sekda Karimun di masa Bupati Nurdin Basirun, penugasan dimanapun bakal berkembang.

Selama lima tahun, dengan dua gubernur, Arif terhitung sukses menjembatani komunikasi Pemprov dan DPRD Kepri dalam kapasitasnya sebagai Ketua TPAD. Apalagi mulai terdengar suara sumbang di internal DPRD Kepri. Kecuali ada pertimbangan lain, tanpa mengurangi otoritas Ansar, cara Deddy Mizwar, Sang Jenderal dalam epik "Nagabonar" dapat menjadi satu perspektif.

Demi "menyelamatkan muka" anak buah kesayangannya saat demosi sang ajudan, Jenderal Nagabonar melengserkan Sang Mayor menjadi Sersan Mayor. "Kan sama-sama ada mayornya," kelit Nagabonar!

(*)

UPDATE: Perbaikan Data Infografis

Bagikan