angkaberita.id

COVID-19: Pemerintah Andalkan RT/RW, Pemprov Kepri Sanksi PNS Tolak Vaksinasi

stok vaksin covid-19 di tanah air hampir mencapai 100 juta dosis, termasuk 50 juta astrazeneca. foro vaksin astrazeneca pabrikan oxford/astrazeneca via ap/anfre penner via cnbcindonesia.com

COVID-19: Pemerintah Andalkan RT/RW, Pemprov Kepri Sanksi PNS Tolak Vaksinasi

angkaberita.id - Pemerintah mengandalkan RT/RW menggeber vaksinasi COVID-19 di Tanah Air. Di Kepri, Pemprov bakal memberikan sanksi kepada PNS menolak vaksinasi seiring melejitnya kasus pandemi di Bumi Segantang Lada.

Selain Sinovac, vaksinasi COVID-19 di Tanah Air memakai vaksin AstraZeneca. Khusus AstraZeneca, Amerika Serikat menjadi negara terbanyak membeli vaksin paling ekonomis harganya itu. Bersama Thailand, Indonesia termasuk pemesan terbesar di Asia Tenggara.

Namun, berdasarkan laporan Katadata, secara global, bukan Negeri Paman Sam pembeli terbanyak AstraZeneca. Tapi, COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) inisiasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terbanyak membeli. Yakni, sebanyak 721 juta dosis vaksin pabrikan Oxford/AstraZeneca hingga Kamis (4/6/2021).

Selanjutnya Amerika Serikat dan Uni Eropa pemborong terbanyak, yakni sama-sama membeli sebanyak 300 juta vaksin AstraZeneca. India membeli sebanyak 210 juta dosis. Di Asia Tenggara, Thailand membeli sebanyak 66 juta dosis. Sedangkan Presiden Jokowi memesan 50 juta dosis.

Sebanyak 1,5 juta dosis di antaranya telah tiba pada 10 Juni 2021. Sehingga keseluruhan stok vaksin AstraZeneca di Tanah Air sebanyak 8,2 juta dosis, dan diperoleh secara gratis melalui skema COVAX.

Selain AstraZeneca, stok vaksin COVID-19 di Tanah Air terdiri Sinovac dan Sinopharm, masing-masing, sebanyak 84,5 juta dosis dan 1 juta dosis. Alhasil, total vaksin di Tanah Air tercatat sebanyak 93,7 juta dosis.

Selain vaksinasi massal, menggunakan Sinovac dan AstraZeneca, di Tanah Air juga digeber vaksinasi COVID-19 mandiri memakai vaksin Sinopharm. Di Kepri, beberapa waktu terakhir, Pemprov menggeber vaksinasi, terutama ke kalangan PNS.

Bahkan, Gubernur mengancam akan menunda tunjangan kepada mereka menolak vaksinasi. Pemprov menargetkan akhir Juni tahun ini warga Kepri tervaksinasi sebanyak 50 persen. Sehingga upaya pemulihan ekonomi segera dapat digeber, seiring tercapainya kekebalan komunitas (herd immunity).

(*)

Bagikan
Exit mobile version