Pinang 2024, Pengamat Sebut Ade Angga-Bobby Djayanto Calon Kuat Pilwako
angkaberita.id - Kendati Pilwako Tanjungpinang masih tiga tahun lagi, namun sejumlah nama telah digadang-gadang bakal meramaikan kontestasi elektoral di Bumi Gurindam pada 2024 mendatang. Apalagi, saat itu tak ada lagi calon kontestan berstatus petahana.
Di mata pengamat, sejumlah nama calon mencuat. Dua di antaranya, Ade Angga dan Bobby Djayanto, terbilang calon kuat. Kenapa? Selain keduanya, sederet nama lainnya juga digadang-gadang sejumlah kalangan meramaikan bursa hajatan politik lima tahunan itu.
Peluang mereka kian besar, sebab Pilwako Tanjungpinang bakal berlangsung serentak di bulan November, setelah bulan Februari dipanaskan dengan Pilpres. "Semua berpeluang maju," tegas Robby Patria, Analis Politik Kepri di Tanjungpinang, belum lama ini, saat disodorkan nama Ade Angga, Bobby Djayanto, Rudy Chua dan Ing Iskandarsyah.
Bahkan, menurutnya, sejumlah nama lain juga kemungkinan besar turun berlaga, seperti Rahma, Walikota Tanjungpinang sekarang, dan Endang Abdullah. Nama terakhir baru saja terpilih di DPRD Tanjungpinang mendampingi Rahma menjabat Wakil Walikota hingga habis periode jabatan.
Ada juga Lis Darmansyah dan Dharma Setiawan. Lis anggota DPRD Kepri dan Walikota Tanjungpinang 2012-2017. Sedangkan Dharma anggota DPD RI hasil Pileg 2019. Menurut Patria, jika memang berniat mencalonkan diri, nama-nama dimaksud sudah harus mulai menggeber kerja-kerja elektoralnya sejak sekarang.
Karena tahapan dan jadwal Pilwako, menurut dia, biasanya 10 bulan sebelum hari H. Jika November Pilwako, kemungkinan bulan Januari 2024 telah masuk tahapan. Terakhir, setelah DPR menyetujui Pilpres pada 28 Februari 2024, kemungkinan jadwal dan tahapan lebih cepat lagi. Sehingga tahun 2023 telah masuk tahun politik.
Tiga Modal
Komisi II DPR menyetujui, Pilpres dan Pileg pada 28 Februari, dan Pilkada 2024 serentak pada 27 November 2024. "(Calon kontestan) sudah prepare sejak 2021, biar dekat dengan pemilih," saran Patria. Sebab, menurutnya, diperlukan setidaknya tiga modal memenangi kontestasi, setidaknya berada di atas angin persaingan.
Khususnya, persaingan mendapatkan parpol pengusung berlaga di Pilwako itu. "Karena nggak ada incumbent. Jadi semua memiliki kans menang," kata Patria. Dia memperkirakan, paling banyak tiga pasangan calon. Pada 2023, Gubernur Kepri menunjuk seorang Penjabat Walikota di Tanjungpinang setelah September 2023.
Karena itu, calon kontestan sejak sekarang harus menggeber kerja-kerja elektoral, paling tidak mengukur elektabilitas diri. Apalagi jika calon kontestan tidak berpartai politik atau bukan struktural parpol. Kenapa?
Sebab, bekal bertarung ke Pilwako tak cukup kapital besar dan elektibilitas di mata pemilih saja, tapi juga adanya parpol pengusung. Jika ingin berada di atas angin, setiap calon kontestan harus memastikan unggul dalam tiga urusan itu, termasuk mereka berniat maju lewat jalur independen.
Kata Patria, maju jalur independen perlu setidaknya 15 ribu KTP bukti dukungan. "Bisa lewat (jalur) independen, cuma kerjanya gak mudah. Karena harus ngumpulkan KTP dan banyak relawan perlu diberikan pemahaman soal politik," sebut Ketua KPU Tanjungpinang, 2013-2018 itu.
Selain parpol pengusung, dua modal bertarung lainnya, tentu saja, elektibilitas tinggi di calon pemilih sebagai indikator disukai masyarakat. "Ketiga, ada kekuatan finansial untuk menggerakkan dukungan masyarakat dan meraih simpati," papar Patria. Jika ketiganya tinggi, figur-figur potensial bisa dicalonkan atau mencalonkan diri.
"Namun (sebaliknya) jika finansial ada, tapi partai nggak ada, ya agak sulit (juga)," analisis Patria. Dengan kata lain, parpol menjadi kunci menentukan banyak sedikitnya calon kontestan Pilwako mendatang. Dengan asumsi, syarat 20 persen kursi DPRD Tanjungpinang, artinya tidak ada satupun parpol di Bumi Gurindam mengajukan calon sendiri tanpa berkoalisi.
Namun, dari 10 parpol peraih kursi di DPRD, tiga parpol peraih suara terbanyak bakal menentukan peta koalisi ke depan. Yakni, PDIP, Golkar dan Nasdem. Secara teori, dimungkinkan muncul empat pasang calon. Namun jika di antara tiga parpol penguasa unsur pimpinan DPRD berkoalisi satu sama di antara mereka, prediksi Patria bukan mustahil, yakni tiga paslon saja.
Sengit Di Parpol
Berpijak dari analisis Patria, untuk sebagian, calon kontestan di struktural parpol, khususnya tiga parpol berkursi besar sedikit di atas angin. Meskipun hasil Pilwako Tanjungpinang 2018 membuktikan, strategi memborong parpol tidak efektif meyakinkan calon pemilik suara di hari pencoblosan.
Nah, pada titik itulah, kekuatan bawaan figur menjadi kunci memenangi koalisi. Pendeknya, jika elektabilitas tinggi, bukan mustahil parpolnya merelakan diri "tiket" bertarung, tentunya setelah disepakati deal politiknya, untuk sebagian, termasuk mahar politiknya. Waktu dua tahun ke depan, di mata Patria, harus dimanfaatkan calon kontestan memastikan tiga modal tadi di tangan.
Kenapa Ade Angga dan Bobby menguat? Keduanya merupakan figur kunci di parpol masing-masing. Ade Fungsionaris Golkar Kepri, Bobby Ketua Nasdem Tanjungpinang. Bedanya, Bobby berstatus Ketua Komisi I DPRD Kepri, Ade punya waktu maksimal menggerakkan mesin politiknya.
Selebihnya, tren elektoral Tanjungpinang tiga tahun ke depan. Selain banyak pemilih pemula, juga status pencoblos berusia milenial (Gen Y). Generasi milenial, sebuaj riset menyimpulkan, menjadi generasi paling berpengaruh di masa sekarang.
Ade, secara usia, dianggap tidak terlalu jauh selisih usianya. Sehingga, secara psikologis, lebih kuat traksi politiknya di segmen itu. Tergantung, Ade memilih isu dan mengemasnya ke mereka. Calon lain, sebagian besar, lahir sebelum tahun 1980 (Gen X).
Selain psikologi generasi pemilih, tren demografi Tanjungpinang ke depan juga menyempit jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki. Jika sex ratio 102, seperti hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, di Tanjungpinang berlanjut, calon pemilih Pilwako ke depan, beda-beda tipis antara perempuan dan laki-laki.
Kecenderungan demografis lainnya, sejak SP 2010, penduduk Tanjungpinang terbilang lebih plural. Kondisinya mirip Batam dan Karimun, dua daerah konsentrasi penduduk di Kepri. Kendati belum terpetakan, KPU Tanjungpinang sudah bersiap diri, termasuk soal pendataan calon pemilih Pilwako. .
"Sesuai UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, dan UU Pilkada No. 10 Tahun 2016, KPU mengusulkan tahapam dimulai 30 bulan sebelum hari H," ungkap Susanti, Komisioner KPU Tanjungpinang terpisah. Artinya, dua setengah tahun sebelum November 2024, meskipun keputusan akhir merujuk kesepakatan DPR, Pemerintah dan KPU RI.
(*)