Sun. Jun 20th, 2021

angkaberita.id

Situs Berita Generasi Bahagia

COVID-19 Di Kepri (2-Habis): Menguji Calon Sekdaprov Lewat Inisiatif Pandemi, Siapa Unggul?

4 min read

pandemi covid-19 menjadi cara menguji kepala daerah mencari calon sekdaprov polihannya menghadapi situasi krisis kesehatan dan tekanan ekonomi daerah, termasuk di kepri. foto gubernur kepri ansar ahmad mendampingi kunjungan sejumlah menko kabinet presiden jokowi di kepri belum lama ini/foto net

COVID-19 Di Kepri (2-Habis): Menguji Calon Sekdaprov Lewat Inisiatif Pandemi, Siapa Unggul?

angkaberita.id - Tak penting pakai skema lelang jabatan atau skenario pelaksana tugas harian (Plt), calon Sekdaprov Kepri ke depan harus mampu menawarkan inisiatif penanganan pandemi COVID-19 di Bumi Segantang Lada, khususnya pemulihan ekonomi.

Sehingga Gubernur Ansar sepenuhnya dapat berkonsentrasi menekan COVID-19. Tak harus langsung cespleng melongsorkan angka kasus, terpenting masuk akal inisiatifnya dan mudah dieksekusi kebijakannya. Paling tidak, mereka memberikan Gubernur Ansar pilihan skenario pemulihan ekonomi.

Sehingga Pemprov Kepri dapat menggerakkan segenap potensi ASN dan pemangku kepentingan lainnya di Bumi Segantang Lada. Selebihnya, Ansar-Marlin ada teman "menyelesaikan" dua pekerjaan rumah dari Presiden Jokowi.

Apa itu? Tingginya kasus COVID-19 dan rendahnya serapan APBD Kepri pada triwulan I tahun 2021. Kedatangan Presiden Jokowi ke Kepri dua pekan lalu, diyakini bukan sekadar menyaksikan vaksinasi gotong royong di Bintan. Jokowi diyakini ingin memastikan Kepri segera berada di jalur pemulihan ekonomi.

Tekanan khusus pusat ke Kepri penting lantaran Batam, merupakan satu dari sekian pusat pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Jika ekonomi di Kepri tak pulih-pulih, isyarat pemulihan ekonomi secara nasional juga tak secepat harapan Presiden Jokowi, yakni ekonomi tumbuh 7 persen di triwulan II tahun 2021.

Turunya kasus COVID-19 menjadi prasyarat. Pendeknya, dengan kasus rendah, termasuk di Kepri, kepercayaan publik bakal meningkat. Pada gilirannya, kepercayaan itu mendorong peningkatan konsumsi publik. Sebab, dalam situasi sekarang, pemerintah hanya bisa mengandalkan konsumsi publik dan belanja pemerintah, terutama belanja modal, sebagai penopang perekonomian.

Meskipun BP Batam mengklaim realisasi investasi melebihi target, namun dari paparan BI Kepri, sektor konstruksi dan industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar PDRB Kepri selama triwulan I tahun 2021, lebih dari 50 persen. Konstruksi bakal tetap menjadi andalan jika melihat serapan APBD Kepri, khusunya DAK Fisik, masih rendah. Kuncinya di percepatan serapan.

Jika kasus terkendali, sektor pariwisata dapat dibuka kembali. Perlahan ekonomi Kepri segera bangkit, bahkan di triwulan II 2021. Apalagi modal Kepri terbilang cukup menuju jalur pemulihan ekonomi. Selain janji Presiden Jokowi memprioritaskan vaksin bagi Kepri, khususnya Lansia dan pekerja di Batam.

Juga, capaian vaksinasi Kepri diklaim melebihi rata-rata nasional. Bahkan, akhir Juni ditargetkan 50 persen warga Kepri tervaksinasi, khususnya kelompok prioritas seperti Lansia dan warga usia produktif 19-59 tahun. Presiden Jokowi, secara khusus, menitipkan dua kelompok itu, termasuk pekerja sektor industri.

Merangkul Birokrasi

Sehabis kunjungan Presiden Jokowi ke Kepri dua pekan lalu, strategi penanganan pandemi COVID-19 Kepri mulai terpola. Menekan penularan dengan meniadakan isolasi mandiri. Dalihnya, sebagian besar kasus baru akibat klaster keluarga. Menjawab kritik lonjakan kasus, untuk sebagian, Pemprov berdalih akibat adanya varian baru COVID-19 di Kepri.

Varian itu, disebut-sebut, cepat daya penularannya dan cenderung tanpa gejala. Soal rumah sakit penuh, Pemprov menangkis dengan BOR per kabupaten/kota masih di bawah 50 persen. Karantina terpadu, untuk sebagian, juga diyakini menjadi cara percepatan serapan APBD. Cara lainnya tentu saja, triple T alias testing tracing and treatment (3T), di tengah sindiran transparansi anggaran.

Nah, memastikan pakem penanganan COVID-19 berhasil, perlu merangkul birokrasi. Sebab, untuk sebagian, kunci eksekusi segala inisiatif berada di birokrasi. Pendeknya, ASN dan jejaringnya hingga ke kabupaten/kota di Bumi Segantang Lada. Kabar baiknya, Ketua Satgas COVID-19 di semua level, termasuk kabupaten/kota ialah Sekda setempat.

Dalam birokrasi, Sekda merupakan ASN tertinggi, secara kepangkatan dan kewenangan. Karenanya, demi strategi menekan pandemi dan pemulihan ekonomi, ASN boleh dikatakan merupakan, satu dari sekian alternatif tersedia. Khususnya melalui belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat. Kontribusi mereka diharapkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Lantaran tak terimbas pendapatannya selama COVID-19, karena dijamin penggajian negara, ASN juga diandalkan, dalam istilah Gubernur Ansar, menjadi role model Prokes COVID-19. Bahkan. Di Makassar, ASN menjadi nyawa strategi Makassar Recover sang Walikota. Di Aceh, kepala daerah malah menyiapkan sanksi bagi ASN tidak peduli COVID-19.

Secara nasional, Presiden Jokowi mengandalkan ASN menjadi penggerak konsumsi masyarakat di masa pagebluk. Pada titik inilah, Gubernur Ansar dapat menguji calon Sekdaprov lewat inisiatif pandemi masing-masing. Setidaknya, melihat kemampuan mereka merangkul birokrasi di lingkungan masing-masing menyukseskan penanganan COVID-19 di Kepri.

Pendeknya, Ansar dapat menguji kualitas kepemimpinan mereka dengan mengadakan polling terbatas di lingkungan ASN apa kriteria dan siapa calon Sekdaprov pilihan mereka. Meski tak menjamin apa-apa, setidaknya hasil polling mencerminkan psikologis birokrasi Pemprov Kepri ke depan.

Kenapa penting? Ibarat sepakbola, Sekdaprov ialah penjaga gawang. Dengan statusnya Ketua Harian Satgas COVID-19, dia simpul koordinasi menghadapi pandemi. Akan tidak berarti apa-apa, semisal, Kepri memiliki kepala daerah jago lobi dan berjejaring luas di level nasional, jika eksekusi kebijakan di Pemprov ke bawah centang perenang.

Pada Sekdaprov melekat kewenangan manajemen birokrasi. Seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian (POAC). Pada Tupoksi Sekdaprov menyatu akses SDM dan Sumber daya birokrasi (Baca: APBD).

Sehingga, masuk akal, jika kepala daerah menginginkan Sekdaprov sefrekuensi (get things done) soal eksekusi kebijakan. Tanpa itu, seperti ditegaskan Menteri PAN Dan Reformasi Birokrasi, kepala daerah dapat kapan saja mengganti Sekda jika tidak perform.

(*)

Bagikan