COVID-19: Vaksinasi Gotong Royong Dijadwalkan 17 Mei, Perusahaan Bayar Ongkos Vaksin
angkaberita.id – Setelah Lebaran, pemerintah menggeber vaksinasi gotong royong seiring kedatangan sejuta dosis vaksin Sinopharm, akhir April 2021 lalu. Beda dengan vaksinasi massal, pemerintah tidak menanggung biaya vaksinasi gotong royong.
Komite Penanggulangan COVID-19 menjadwalkan 17 Mei pelaksanaannya. Vaksinasi gotong royong diharapkan mempercepat tercapainya kekebalan komunitas (herd immunity). “Prinsip dasarnya adalah supaya terjadi percepatan herd immunity,” kata Jubir KPC, Arya Sinulingga, seperti dilansir CNBC Indonesia, Sabtu (8/5/2021).
Kalangan pengusaha di bawah Kadin bakal turun membantu pemerintah percepatan herd immunity, dengan memvaksinasi pekerja di perusahaan masing-masing, setelah sejak Januari silam pemerintah menggelar vaksinasi massal, terutama aparat di sektor publik.
“Inilah kontribusi mereka untuk pemerintah dan negara. Dana, pembelian dan proses vaksinasinya ditanggung teman-teman swasta terdaftar di Kadin,” kata Arya. Pemerintah mematangkan regulasi itu. Intinya, pengusaha tidak boleh membebankan kepada pekerja biaya vaksinasinya.
Kebijakan itu menghindari terjadinya komersialisasi vaksinasi COVID-19, dengan pemerintah dan BUMN turun pengadaan vaksin. “Semenjak Februari-Maret 2021 sudah hampir 17.832 perusahaan mendaftar ke Kadin. Jumlah pesertanya hampir 8,6 juta,” ungkap Shinta Widjaja Kamdani, Waketum Kadin Pusat.
Kini, lanjut Shinta, Kadin masih menunggu penetapan harga vaksin gotong royong dari Kemenkes, meskipun pihak Bio Farma telah mengusulkan ke Kemenkes per dosis Rp 500 ribu, sudah termasuk biaya jasa tenaga kesehatan dan fasilitas penunjang vaksinasi. Khusus Sinopharm, vaksinasi dua kali dosis suntikan.
Pelaksanaan vaksinasi secara bertahap. “Karena jumlah (vaksin) yang datang ini juga bertahap dan awalnya terbatas, kita tidak mungkin bisa sekaligus semua. Jadi, memang perusahaan yang mendaftar ini juga harus bersabar, ya, untuk mendapatkan gilirannya nanti,” ujar Shinta.
Bio Farma menjadi penanggung jawab pelaksanaannya. “Untuk vaksin Sinopharm, anak usaha Bio Farma, Kimia Farma, akan menjalankan pengadaan hingga distribusinya ke fasilitas kesehatan swasta maupun milik holding Bio Farma,” ungkap Bambang Heriyanto, Jubir Vaksinasi Bio Farma.
Pelaksanaan sama persis dengan vaksinasi massal pemerintah. “Hanya beda dalam pembiayaannya saja,” kata Bambang. Kalau menunggu pemerintah melalui vaksinasi massal, warga harus menunggu giliaran berdasarkan kelompok prioritas.
“Kalau nanti vaksinasi gotong royong, tetap juga gratis diberikan, tapi nanti ditanggung perusahaan,” jelas Bambang. Di Kepri, vaksinasi massal sedikit tersendat gegara keterbatasan pasokan vaksin. Bahkan, Batam sejak akhir pekan lalu telah kehabisan stok vaksin, baik Sinovac maupun AstraZeneca.
(*)