Pemda Hanya Lihai Cairkan Belanja Pegawai, Mendagri Tuding Ada Pejabat Bodoh-bodohi Kepala Daerah!
angkaberita.id – Kejengkelan Mendagri soal petisi online mengeluhkan kecilnya THR kalangan ASN tahun ini, merembet ke mana-mana. Bahkan, Tito Karnavian juga menyentil kepala daerah lantaran dinilai hanya lihai mencairkan belanja pegawai.
Tak hanya itu, Mendagri juga blak-blakan mengungkap pejabat di balik kondisi itu. Khusus belanja pegawai, Mendagri behkan mengendus adanya modus memperalat kepala daerah. Pengakuannya seiring rendahnya serapan belanja modal di hampir seluruh Pemda di Tanah Air.
“Kami sudah keliling ke beberapa daerah. Saya nggak ingin sebutkan, tidak enak. Hampir semua daerah itu proporsi belanja modalnya kecil. Belanja modal itu belanja langsung ke masyarakat, baik untuk pendidikan kesehatan dan lain-lain,” ujar Tito, seperti dikutip detikcom, saat acara Musrenbang Nasional Tahun 2021.
Tito mencatat, sebagian besar anggaran di daerah, 70 persen untuk belanja pegawai, bahkan ada hingga 80 persen struktur APBD. Termasuk di dalamnya belanja operasional, ujung-ujungnya untuk pegawai juga. Rata-rata belanja itu hanya untuk membiayai rapat dengan alasan penguatan. Padahal nantinya untuk bagi-bagi honor kepada peserta rapat.
“Termasuk beli barang untuk kepentingan pegawai juga. macam-macam programnya, penguatan ini, penguatan ini. Saya sampai mengatakan kapan kuatnya? Penguatan terus dengan rakor, rakor, rakor isinya honor nantinya,” sindir Tito. Dia mengaku sudah mengecek ke kepala daerah mengenai modus itu.
Praktik itu, menurut Tito, mengakibatkan pengelolaan anggaran di daerah berantakan, termasuk belanja pembangunan pada akhirnya hanya sekelas memperbaiki jalan saja. Di sini, Mendagri blak-blakan mengungkap pejabat biang kerok di balik semua kondisi itu. Mereka mengakali dengan menyertakan keinginan sang kepala daerah dulu.
“Teman-teman kepala daerah nggak tahu, main tanda tangan aja. Kenapa? Karena diajukan oleh Bappeda, diajukan oleh Sekda. Kemudian yang penting apa yang dititipkan oleh kepala daerah itu terakomodir, ya tanda tangan,” beber Tito. Alhasil, jalan tetap rusak, sampah tetap bertebaran di jalanan.
Karena, menurut Tito, belanja modal Pemda setempat kecil. “Ada yang saya cek belanja modalnya cuma 12 persen. Artinya belanja operasionalnya itu lebih kurang 88 persen,” kata Mendagri. Parahnya, belanja modal juga masih diakali dengan menggelar rapat lagi, dan ujung-ujungnya belanja modal benar-benar sedikit.
“Ini menyedihkan. Tolong rekan-rekan kepala daerah, terutama kepala daerah baru, jangan mau dibodoh-bodohi. Buat tim khusus, tim teknis untuk penyusunan RKP, APBD dan lain-lain,” perintah Mendagri.
Dua tahun lalu, Menkeu Sri Mulyani juga telah mengendus kondisi serupa. Bahkan, dalam paparannya soal anatomi APBD di Pemda, paling banter belanja pembangunan daerah di kisaran 30 persen. Selebihnya habis di belanja pegawai!
(*)
