COVID-19, Rasa Pilkada Kepri Dalam Resafel Kabinet Singapura
angkaberita.id – Kendati dengan perspektif berbeda, terasa dinamika Pilkada Kepri dalam resafel kabinet di Singapura, Jumat (23/4/2021), terutama dalam urusan suksesi kekuasaan. Jika di Kepri, sehabis Pilgub akhir tahun lalu, Sekdaprov menjadi isu panas menyusul rumor pecah kongsi Ansar-Marlin.
Di Singapura, principal private secretary PM Singapura semacam Sekdaprov di Kepri, sejak lima tahun terakhir menjadi sumber spekulasi suksesi kepemimpinan di Singapura. Mundurnya Heng Swee Keat, Deputi PM Singapura, dan naiknya Lawrence Wong di kursi Menkeu menguatkan rumor itu. Kenapa?
PM Lee Hsien Long baru saja meresafel kabinetnya, termasuk mengangkat Lawrence Wong menggantikan Heng Kwee Keat sebagai Menkeu, meskipun nama terakhir tetap menjabat Deputi PM. Selain menjabat Menteri Pendidikan, sejak tahun 2016 Wong juga menjadi orang kedua di Kemenkeu, dengan titel second finance minister.
Seperti hukum tak tertulis, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan di Singapura merupakan jabatan prestisius sekaligus kursi menuju jabatan Perdana Menteri. Pengalaman menakhodai dua kementerian kunci itu, untuk sebagian, menjadi modal bersaing ke jabatan lebih tinggi di Negeri Singa.
Mundurnya Heng, dengan alasan usia, sebagai calon pengganti Lee Hsien Loong melempangkan jalan PM Singapura itu meresafel kabinet, termasuk mempromosikan calon suksesor setelah Lee menunda rencana lengser keprabon dalam waktu dekat akibat situasi pandemi COVID-19.
Keputusan Lee itu memaksa Heng pada pada kesimpulan, penundaan membuat dirinya tak memiliki cukup waktu mempersiapkan diri. Karena, tulis The Economist, jika menunggu pandemi beres, boleh jadi lima tahun dari sekarang, “Terbatas kesempatan saya,” kata Heng, saat mengumumkan pengunduran dirinya “putra mahkota” PM Lee pada 8 April lalu.
Heng dan Wong, sebelum bergabung dengan pemerintahan PM Lee, memiliki jejak karir sama. Keduanya, sebelum berpolitik, sama-sama pernah menjabat kepala staf kantor PM Singapura, istilah lain Principal Private Secretary, dengan status PNS. Bedanya, Heng di waktu PM Lee Kwan Yew, dan Wong di masa PM Lee Hsien, putra sulung Lee Kwan Yew.
Tiga Negeri Serumpun
Berbeda dengan Malaysia dan Singapura, konstitusi di Tanah Air dengan tegas menyebutkan, dalam kondisi presiden dan wapres berhalangan tetap, kekuasaan dijalankan secara bersama-sama tiga menteri, Yakni, Mendagri, Menlu dan Menhan.
Karena itu, tak berlebihan, di masa Presiden Soeharto, Sri Sultan HB IX dan Adam Malik pernah mendampinginya menjadi Wapres. Sri Sultan HB pernah menjabat Menhan di masa Presiden Soekarno, dan Adam Malik menjadi Menlu di masa awal Orba. Namun, setelah itu, pakem rekrutmen suksesi politik Soeharto selama 32 tahun memerintah di Tanah Air, berubah.
Presiden Soeharto memilih Wapres dari kalangan jenderal TN-AD. Wapres Umar Wirahadikusuma menandai episode itu. Berlanjut ke Soedharmono dan Try Sutrino, tiga nama itu merupakan perwira tinggi TNI AD. Pengecualian Soedharmono, selain jenderal dia juga pernah menjadi Mendagri di pemerintahan Soeharto.
Sejumlah Wapres berikunya, untuk sebagian, hingga rezim Presiden Jokowi tidak kaku harus menteri di tiga kementerian “triumvirate”, atau jenderal tentara hingga sekarang. Bahkan, Wapres BJ Habibie, mengganti Presiden Soeharto pada tahun 1998, dengan pengalaman bertahun-tahun di satu jabatan, Menristek.
Begitu juga pemerintahan Gus Dur, Megawati dan SBY. Dalam pemerintahan dua nama pertama, Wapres justru berasal dari politisi. Gus Dur dengan Megawati dan Megawati dengan Hamzah Haz.
SBY meneruskan tradisi Wapres sipil, setelah rezim Pilpres langsung, dengan menggandeng Jusuf Kalla dan Boediono, masing-masing pernah menjabat Menteri Perdagangan dan Menkeu di dua pemerintahan berbeda.
Kendati demikian, ada benang merah pilihan sukses politik Soeharto, terutama di masa Wapres Soedharmono dan Try Sutrisno. Kedua jenderal itu, dulunya merupakan ajudan Presiden Soeharto. Nah, ajudan dan apapun istilahnya, juga berlaku di Singapura dan Malaysia.
Seperti di Singapura, kursi Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan, terutama di masa PM Mahathir Mohammad, merupakan sinyal calon suksesor. Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri menjadi pesaing suksesi itu. Sebelum terlempar, Anwar Ibrahim digadang-gadang menjadi penerus PM Mahathir. Anwar pernah menjabat kedua kementerian itu.
Begitu Abdullah A. Badawi, menjabat PM Malaysia dengan pengalaman Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan. Pun, PM Najib Razak pernah menjabat Menkeu, Menhan dan Menteri Pendidikan. Namun belakanga, peta suksesi juga melibatkan Mendagri. Kondisi serupa juga terjadi di Singapura.
Di rezim PM Lee Kwan Yew, berbeda dengan sang anak PM Lee Hsien Loong, calon suksesornya harus pernah pengalaman menjabat Menteri Pertahanan dan Menteri Perdagangan dan Industri. Jabatan terakhir juga pernah dijalani PM Lee Hsien Loong sebelum magang Deputi di masa PM Goh Chok Tong. Seperti Soeharto, Lee juga memilih calon suksesornya dari figur dikenal luar dan dalam. Kalau Soeharto, boleh jadi, ajudan Presiden saat itu.
Formula BG Lee
Seperti hukum tak tertulis, kriteria suksesi politik memang tak mengenal pakem baku. Kondisi terkini, dan terawangan politik sang petahana, untuk sebagian, menjadi alasan menunjuk figur pengganti.
BG Lee, sapaan akrab PM Lee, diyakini memiliki formula berbeda dengan sang ayah. Selain tantangan politik berbeda, situasi ekonomi menjadi pertimbangan. Meskipun, untuk sebagian, menjadikan perjalanan dirinya sebagai dasar menyusun formula rekrutmen kepemimpinann di Singapura. Setidaknya ada empat pakem rekrutmen suksesi.
Pertama, dia menjadikan empat kementerian menjadi “kawah chandradimuka” sekaligus magang kepempimpinan. Karenanya, dia dalam resafel, peta calon suksesornya dapat dilihat dari pengisi empat kementerian. Yakni, Menkeu, Menteri Pendidikan, Menteri Perdagangan dan Industri dan Menteri Kesehatan.
Pola magang lainnya, Lee juga menunjuk menteri bersangkutan menjabat di kementerian lain, meski dengan status second minister. Seperti Lawrence Wong, Menteri Pendidikan dan Deputi Menkeu. Begitu juga dengan sejumlah nama menteri resafel kemarin, masing-masing juga memiliki penugasan di lintas kementerian. Kata Lee agar berpengalaman dengan tantangan dan tupoksi berbeda.
Kedua, jabatan deputi PM menjadi tempat magang berikutnya. Bukan hanya menjadi orang kedua pemerintahan, biasanya deputi juga merangkap menteri koordinasi dengan pernah menjadi simpul kompleksitas persoalan, meskipun dalam satu klaster. Selain Deputi PM, Heng merupakan menko perekonomian.
Ketiga, karena mengurusi birokrasi pemerintahan, Lee menjadikan principal private secretary (kepala staf kantor perdana menteri) menjadi kriteria rekrutmen politik. Jabatan itu, mengadopsi sistem persemakmuran Inggris, menjadikan dia PNS dengan jabatan tertinggi. Persis seperti di Sekdaprov di Kepri, atau Sekda di kabupaten/kota.
Bedanya, di Tanah Air, keberadaannya justru bikin pusing Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi. Heboh Sekdaprov Kepri dan bola isu penggantian Sekda Tanjungpinang menjadi bukti itu. Apalagi di era Pilkada, Sekdaprov, untuk sebagian, diyakini menjadi tiket menuju kontestasi kepala daerah.
Di Singapura, Heng dan Wong bergabung ke PAP, partai penguasa di Singapura berbekal status kepala staf kantor PM. Jika mengacu kriteria ini, di masa pemerintahan PM Lee setidaknya ada sejumkah nama calon kuat suksesi PM dengan status sama. Kontestasi di antara ketiganya akhirnya, untuk saat ini, angin berpihak ke Wong.
Keempat, sekaligus pakem terakhir, yakni mendudukkan Wong di kepengurusan teras PAP. Selain Lee Sr, hanya dua PM berstatus Sekjen PAP, yakni Goh Chok Tong dan Lee Jr. Secara politik, terutama di China dan negara dengan sistem partai tunggal, duduk di kepengurusan pusat parpol menjadi isyarat jalan terang karir politik. Namun, bedanya, karena Singapura mengadopsi sistem parlementer.
Yakni, menteri atau perdana menteri harus berasal dari anggota parlemen terpilih, maka bekal pengurus teras tidak cukup. Lee menguji para calon suksesornya dengan kepiawaian politik dan kesuksesan eleketoral. Yakni, pemilu. Wong, di mata Lee sukses mengawal suara PAP dengan paket anggota parlemen dalam koordinasi dia memenangi konstituen.
Heng, sebaliknya, dia hanya menang tipis dari partai opisisi. Kendati tak terkonfirmasi, faktor ini diduga menjadi pemicu Lee menunda lengser keprabon. Dia seperti ingin memastikan calon suksesornya, bukan hanya cakap namun juga punya basis elektoral kuat demi kesinambungan politik dan pemerintahan.
Apalagi, dengan dominasi PAP berkuasa sejak Singapura pisah dari Malaysia, hasil Pemilu 2020 kemarin, meskipun menang di angka 60 persen, justru dianggap kekalahan politik karena Singapura, mau tak mau, mengakui adanya oposisi resmi di parlemen, bukan sekadar partai opisisi. Dalam kontestasi itu, performa Wong lebih menjanjikan dibandingkan Heng, meski sama-sama menang. Begitukah PM Lee?
(*)