Lupakan Cekcok Anggaran Pemprov-DPRD Kepri, Kenapa Pembiayaan Daerah Kabupaten/Kota Terjun Bebas?
angkaberita.id – Pandemi benar-benar memukul perekonomian kabupaten/kota di Tanah Air. Struktur APBD mereka morat-marit kena dikte COVID-19, termasuk di Bumi Segantang Lada. Beda dengan Kepri, meskipun terjadi lonjakan kasus COVID-19, Pemprov dan DPRD Kepri justru sibuk cekcok pencairan anggaran di APBD.
Pada saat sama, BPS mencatat total penerimaan kabupaten/kota di Tanah Air selama pandemi tahun 2020, sebesar Rp 886,07 triliun. Turun 3,9 persen dibandingkan tahun 2019, sebesar Rp 931,94 triliun. Seperti dilansir Katadata, hampir semua komponen penerimaan kabupaten/kota di APBD turun.
Seperti dana perimbangan, turun 1,41 persen. Pembiayaan daerah turun 40,5 persen menjadi Rp 54,1 triliun. Sekadar informasi, pembiayaan daerah ialah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Penerimaan pembiayaan daerah mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pinjaman daerah.
Kemudian penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan penerimaan kembali investasi dana bergulir. Adapun pada sisi pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar 6,64 persen dari Rp 124,5 triliun menjadi Rp 132,8 triliun.
(*)