Kasus COVID-19 Melonjak Di Batam-Pinang, Perlu Cara Walikota Makassar?
angkaberita.id – Dalam sepekan terakhir, kasus COVID-19 di Batam dan Tanjungpinang terjadi lonjakan. Seruan tak mengendorkan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi langsung terdengar begitu tersiar kondisi itu.
Gubernur Ansar, bahkan secara khusus membahas lonjakan kasus COVID-19 itu. Vaksinasi Lansia, kata dia, menjadi kuncinya. Benarkah? Tak mudah menjawabnya. Namun, sejumlah kondisi diyakini menjadi biang di balik lonjakan itu.
Selain kecenderungan mengabaikan protokol kesehatan seiring bergulirnya vaksinasi massal. Juga, terkonfirmasi dalam sejumlah hasil survei, publik sudah mulai bosan dengan kondisi pandemi COVID-19 tak kunjung mereda. Bukan hanya tak peduli, sebagian lagi justru tak takut lagi virus corona.
Imbasnya, mereka cenderung tak mengindahkan protokol kesehatan. Bahkan, menyepelekan pengawasan dari aparat pemerintah. Meskipun, untuk sebagian, berkaca dari kasus Makassar ada andil dari aparat pemerintah itu sendiri.
Padahal, bukan vaksin semata, kunci melawan pandemi COVID-19 protokol kesehatan. Kuncinya di pengawasan. Perlukah cara Walikota Makassar demi mendorong, secara drastis, pengetatan pengawasan protokol kesehatan di Batam-Tanjungpinang? Tak mudah menjawabnya.
Hanya, seperti dilansir detikcom, Walikota Makassar mengancam mencopot seluruh camat dan lurah di sana. Bahkan, berjanji menonaktifkan seluruh RT dan RW setempat. Walikota melihat banyak temuan kinerja rendah hingga program penanganan COVID-19 tidak didukung, terutama di kalangan aparat pemerintah.
Walikota menemukan banyak aparat pemerintah tidak peduli kepada masyarakat. Sehingga kebijakan Pemko menangani pandemi tak berjalan maksimal. “Alasannya banyak. Pertama, banyak temuan, kinerja rendah, tidak respon dan tidak peduli masyarakat, banyak sebabnya. Terus tidak mendukung program (penanganan COVID-19) Makassar Recover,” tegas Danny Pomanto, Walikota Makassar.
Secara khusus, Danny menyoroti sejumlah camat dan lurah tidak mendukung kebijakan Makassar Recover demi menekan angka penularan COVID-19. Padahal, menurutnya, instruksi sudah turun langsung dari Presiden Jokowi.
“Kemarin juga kan ada arahan Presiden, jelas sekali kan, ada refocusing, itu kan perintah negara, terus COVID jangan lengah (diatasi), itu kan program Pak Presiden. Nah, ini dia tidak mendukung,” ujar Danny. Dia menegaskan, penggantian camat dan lurah merupakan penataan ulang jajaran Pemko Makassar.
Bukan hanya camat dan lurah, Walikota juga akan menata ulang jajaran ASN hingga tenaga kontrak. Terkait penonaktifan seluruh RT/RW, Danny tengah menguji peraturan walikota terkait itu. Dia mengungkapkan, banyak jajarannya, mulai camat, lurah hingga RT/RW melawan dengan menyabotase kebijakan Makassar Recover.
ASN terbukti melawan, janji Walikota Makassar, jelas akan diganti. “Kalau melawan, pasti mi diganti. Sudah malas terus melawan lagi, pasti diganti. Tidak ada itu di pemerintahan kata melawan, pemerintah itu memerintah,” tegas Danny Pomanto.
Strategi Gubernur Ansar
Dalam Musrenbang Kepri pekan lalu, Gubernur Ansar mengungkapkan lima isu strategis Pemprov Kepri ke depan, terutama dalam usaha memulihkan perekonomian di Bumi Segantang Lada, satu di antaranya pandemi COVID-19. Menjawab tantangan itu, Ansar telah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk penataan aparatur pemerintahan lewat skema tata kelola pemerintahan.
Selain menggenjot belanja modal melalui program infrastruktur di sejumlah kabupaten/kota, Ansar juga berjuang membangkitkan kembali perekonomian di Batam, jantung pertumbuhan ekonomi di Bumi Segantang Lada, dan Tanjungpinang sebagai etalase Provinsi Kepri. Pembukaan perbatasan Kepri-Singapura pada bulan ini, untuk sebagian, menjadi satu dari sekian ikhtiar Gubernur Ansar.
Juga percepatan vaksinasi, terutama kalangan Lansia, dengan menyediakan lebih banyak lokasi vaksinasi termasuk di Tanjungpinang. Apalagi, persediaan vaksin di Tanjungpinang dan Batam terhitung lebih banyak dibanding kabupaten/kota lainnya di Bumi Segantang Lada.
Terkait lonjakan kasus COVID-19, berdasarkan data, Batam dan Tanjungpinang terbilang paling rentan kondisi itu. Selain konsentrasi penduduk, juga simpul arus lalu lintas orang di Bumi Segantang Lada.
Pendeknya, Batam dan Tanjungpinang menjadi pintu mobilitas orang di Kepri. Sehingga, secara teori, rawan terjadinya penularan dan lonjakan kasus akibat tingginya frekuensi perjalanan antar daerah, termasuk ke episentrum pandemi di Tanah Air.
Pada kondisi itu, pengawasan protokol kesehatan tak bisa ditawar-tawar lagi. Namun berbeda dengan Makassar, di sana kepala daerahnya memiliki kebijakan khusus menyasar pandemi COVID-19, meskipun bukan mustahil diterapkan di Batam dan Tanjungpinang, bertajuk Makassar Recover!
Meski demikian, kesuksesan mengendalikan pandemi tergantung pelaksanaan di lapangan. Kabar baiknya, adanya kebijakan khusus seperti Makassar Recover, setidaknya publik menjadi tahu gambaran dan skenario kebijakan Pemda bersangkutan. (*)
