angkaberita.id

Soal Timah, Bangka Belitung Berani Minta Jatah 14 Persen Saham. Bagaimana Kepri?

gubernur bangka belitung meminta pt timah memberikan saham 14 persen ke pemprov babel lantaran 350 tahun beroperasi dengan meninggalkan banyak kerusakan lingkungan. selain babel, pt timah juga beroperasi di kepri, persisnya di kundur, kabupaten karimun/foto via suara.com

Soal Timah, Bangka Belitung Berani Minta Jatah 14 Persen Saham. Bagaimana Kepri?

angkaberita.id – Berdalih eksploitasi timah telah berjalan 350 tahun, Gubernur Bangka Belitung meminta jatah saham PT Timah sebesar 14 persen. Jatah sebesar itu, bahkan dinilai masih belum sebanding dengan kerusakan alam akibat ekstraksi timah di tetangga selatan Kepri itu.

Di depan Komisi VII DPR RI, Gubernur Babel Erzaldi Rosman berharap pemerintah sebagai pemegang 65 persen saham PT Timah mengabulkan keinginan itu. “Harapan ke pemerintah Indonesia untuk berikan saham sebesar 14 persen dan tambahan royalti,” ujar Gubernur, seperti dilansir CNBC Indonesia, Rabu (7/4/2021).

Erzaldi juga curhat soal kapasitas fiskal Babel tak sebanding dengan kekayaan alamnya, terutama selama pandemi COVID-19. Dia mengeluhkan kesulitan membangun karena tiada anggaran. Audiensi tadi, menurut Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, merespon surat permintaan Gubernur Babel.

Dalam suratnya, pertama, Gubernur Babel ingin membahas soal permintaan saham 14 persen di PT Timah, dan kedua, permintaan ke pemerintah meningkatkan royalti produksi timah ke Babel sebagai daerah penghasil, dari 3 persen menjadi 10 persen. Hasilnya? Justru terdengar agar Pemprov Babel mengadopsi skema di sektor migas.

peta pertambahan timah di gugusan kepulauan kepri dan bangka belitung/ilustrasi via djangki.wordpress.com

Yakni, participating interest (PI) sebesar 10 persen. “Kemarin saya diskusi dengan orang yang paham PI. Jadi daerah diberikan kemudahan memiliki saham maksimal 10 persen,” saran Bambang Patijaya, Anggota Komisi VII DPR, saat rapat dengar pendapat itu. Dia menambahkan, BUMD sebagai representasi Pemprov berkontribusi pada cost dan dividen.

“Saya pikir bisa skema ini, bisa diadopsi kalau Migas bisa Babel bisa,” kata Bambang sembari menambahkan, timah memiliki spesifikasi ekplorasi berbeda. Khusus di Babel, eksplorasi terbuka, seperti halnya eksplorasi timah di Kepri. Sedangkan di Kalimantan Barat, karena di hutan lindung dan hutan produksi, tidak bisa diekploitasi secara terbuka.

“Oleh karena itu ada kekhususan, ada reasoning (alasan) masuk akal Babel mohon (skema) konsep-konsep seperti PI,” kata Bambang sembari menambahkan, tidak bisa sembarangan meminta jatah saham sebanyak itu lantaran PT Timah sudah perseroan terbuka. Di akhir, Komisi VII berjanji menindaklanjuti permintaan itu ke mitra terkait dalam rapat dengar pendapat berikutnya.

Selain di Babel, PT Timah juga juga beroperasi di Kepri, persisnya di Kundur Kabupaten Karimun. Secara nasional, terdapat 9 lokasi pengembangan usaha timah, termasuk Kepri dan Riau di Karimun. Seperti Babel, Pemprov Kepri juga tengah memutar akal menambal defisit APBD 2021 dengan mencari sumber PAD.

Labuh jangkar di tiga dari enam titik perairan di Kepri menjadi kabar baik di tengah jebloknya sektor industri di Batam. Bauksit, kendati telah mendapatkan lampu hijau dari Kemenko Maritim Dan Investasi, namun prosesnya juga tak secepat diharapkan. Meskipun PT BAI di KEK Galang Batang, beberapa hari lalu telah uji coba smelter dengan mendatangkan 6.000 ton bauksit menjadi bahan baku aluminium.

Seperti Babel, kapasitas fiskal Kepri juga terbilang rendah. Bahkan, kurun 2017-2020, berdasarkan data Kemenkeu, ketergantungan Kepri ke dana pusat terbilang tinggi. Kini, selain berbenah dengan mengajukan dua Ranperda Perseroda ke DPRD Kepri, Gubernur Ansar juga tengah mencoba peruntungan dengan mengusulkan banyak proyek infrastruktur ke pemerintah pusat.

Selain Jembatan Batam-Bintan, juga proyek seperti “Little Hongkong” di Tanjungpinang, jembatan layang dan sebagainya, berdalih menata ulang wajah Bumi Gurindam sebagai etalase Bumi Segantang Lada. Sembari berharap pariwisata di bulan April, respon Singapura bukan sekadar angin surga. (*)

Bagikan
Exit mobile version