Thu. Dec 2nd, 2021

angkaberita.id

Situs Berita Generasi Bahagia

Bersih-bersih PNS Dari Ibukota, Ogah Mutasi Silakan Mundur! Di Kepri Kah?

2 min read

kendati tak bisa dipecat, pns menolak mutasi penugasan ke lokasi baru bakal menjadi staf abadi tanpa tunjangan kinerja selama bekerja. kenapa?/foto via economy.okezone.com

Bersih-bersih PNS Dari Ibukota, Ogah Mutasi Silakan Mundur! Di Kepri Kah?

angkaberita.id – Kendati menuai kritikan, pemerintah terus mematangkan persiapkan pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur, termasuk persiapan pemindahan ASN ke lokasi baru itu. Bahkan, Kementerian PAN Dan Reformasi sudah mengantongi daftar ASN, termasuk PNS bakal dimutasikan dari Jakarta ke Kalimantan.

Bagaimana kalau mereka menolak pindah? “Nggak mau (pindah) silakan keluar. Kita ingin kayak TNI, Polri sesuai penugasan. Kalau tidak mau, silakan keluar,” ujar Tjahjo Kumolo, Menteri PAN Dan Reformasi Birokrasi, seperti dilansir CNBC Indonesia. Sebab, Tjahjo mengungkapkan, pihaknya sudah mempersiapkan data-data berkenaan dengan PNS itu.

Seperti data berapa PNS bekerja di kementerian dan atau lembaga di pemerintah pusat atau di Jakarta bakal dipindahkan ke Kalimantan Timur. Nah, kata Tjahjo, dari pendataan itu, ada tiga persen PNS tak bisa dipindahkan karena alasan jenjang pendidikan seperti lulusan SMP-SMA. Kemudian, 20 persen lainnya masuk pensiun pada 2023-2024.

Karena itu, nantinya pemerintah tak menutup kemungkinan merekrut CPNS dengan spesifikasi kompeten teknologi informasi. Sedangkan PNS kena pindah, namun menolak tapi tidak mengundurkan diri, Tjahjo mengatakan bakal menghadapi konsekuensi. Katanya, mereka tetap berstatus PNS namun hanya mendapatkan gaji pokok dengan upah minimal, tanpa dapat tunjangan kinerja.

“Ya tidak ada jabatan. Staf saja, tapi kan staf juga kan terbebani. Gajinya minimal gaji pokok. Sekarang enak karena gaji pokok kecil, tapi kan ada tunjangan,” kata Tjahjo. Terpisah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional belum memberikan detail lanjutan soal pemindahan ibukota baru.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, pemindahan demi mempercepat pemulihan ekonomi dengan investasi. “(Pemindahan) IKN bisa dijadikan pilihan dalam rangka mendorong investasi. Tapi dengan syarat, pandemi bisa kita kendalikan,” jelas Suharso, pada Februari lalu.

(*)

Bagikan