DPRD Kepri: Bukan Soal Jembatan Babin, Kenapa Komisi III Terhitung Kelas Berat?
angkaberita.id – Gubernur Kepri Ansar Ahmad berjanji mengawal proyek Jembatan Batam-Bintan (Babin). Selain menjadi proyek strategis nasional pemerintahan Jokowi, meskipun pengerjaannya dikabarkan molor tahun 2022, jembatan itu juga bakal menyinergikan potensi ekonomi APBD lima entitas.
Yakni Pemprov Kepri, Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan di Pulau Bintan. Kemudian, Pemko Batam dan BP Batam di Pulau Batam. Jika digabungkan, mengacu APBD tahun 2020, jumlahnya sebesar hampir Rp 12 triliun. Jembatan Babin, pada saat sama, juga mengkoneksikan Kepri dengan Singapura, “pemodal utama” perekonomian di Bumi Segantang Lada.
Tak heran, Gubernur Ansar bakal menjadikannya new engine bagi pemulihan ekonomi Kepri, dengan asumsi proyek KPBU itu bakal menggelontorkan dana segar, di tengah tengkurapnya sektor manufaktur di Batam dan pariwisata di Bintan. Pun, menjadi bekal menghadapi pandemi COVID-19 seiring vaksinasi massal di Kepri.
Demi memastikan proyek Jembatan Babin benar-benar terealisasi, Gubernur Ansar perlu memastikan DPRD Kepri, khususnya Komisi III juga segendang sepenarian agar proyek sejak tahun 2005, tak berakhir sekadar tercatat di Proyek Strategis Nasional. Kabar baiknya, Pemprov Kepri telah menganggarkan dana Rp 10 miliar di APBD 2021 khusus pembebasan lahan.
Delapan duta Kepri di Senayan dapat membantu Gubernur Ansar dengan terus mengingatkan mitra kerjanya di Pemerintahan Jokowi betapa bergunanya Jembatan Babin secara ekonomi, bahkan dibanding status FTZ sekalipun. DPRD Kepri, khususnya Komisi III dapat bersinergi dengan delapan duta Kepri di Senayan itu.
Dengan skema KPBU, mereka bersama-sama Gubernur Ansar, sejak sekarang, juga harus mulai melirik calon pendana proyek Jembatan Babin. Setidaknya, telah memetakan dan memiliki calon investor demi merealisasikan proyek bernilai triliunan rupiah itu. Sehingga meringankan kerja pemerintahan Jokowi merealisasikan proyek calon kebanggaan Kepri.
Analis Ekonomi Kepri di Batam, Suyono Saputro mengamini kondisi itu. Katanya, kalau memang skema pembangunan KPBU berarti sudah harus ada pembahasan dengan calon pendana. “Investor mana yang berminat,” ujarnya, belum lama ini.
Komisi Para Ketua
Harapan ke DPRD Kepri, khususnya Komisi III agaknya bakal gayung bersambut jika melihat para wakil rakyat penghuninya. Di Komisi Pembangunan itu, duduk sejumlah nama legislator berpengalaman dan matang secara politik. Bahkan, untuk sebagian, terhitung kelas berat. Sebagian di antara mereka tercatat pernah menjabat Ketua DPRD.
Seperti Raja Bachtiar, politisi Golkar sekaligus mantan Ketua DPRD Karimun. Kemudian Hadi Chandra, politisi Golkar dan mantan Ketua DPRD Natuna. Ada juga Surya Sardi politisi Demokrat dan Ketua DPRD Batam serta Lis Darmansyah, politisi PDIP dan Ketua DPRD Tanjungpinang.
Bahkan, khusus di Komisi III, Fraksi Harapan gabungan Hanura dan PAN rela mendudukkan dua legislatornya meskipun harus tak mendapatkan posisi kunci di AKD DPRD Kepri 2019-2024. Keduanya juga bukan politisi kemarin sore. Bakti Lubis dan Yudi Kurnain, keduanya malang melintan dan mewarnai dinamika DPDR Karimun dan DPRD Batam sebelum hijrah ke DPRD Kepri.
Fraksi PDIP, Parpol pemenang Pileg 2019, menugaskan kadernya, Widiastadi Nugroho memimpin komisi paling bertanggung jawab mengawal dan membereskan urusan infrastruktur di Kepri demi memikat investor ke Bumi Segantang Lada itu. Legislator asal Dapil Batam juga mendominasi Komisi III.
DPRD Kepri sendiri terdiri empat komisi, yakni Komisi I mengurusi Hukum dan Pemerintahan. Komisi II membawahkan urusan Perekonomian dan Keuangan. Komisi III soal Pembangunan dan Infrastruktur. Terakhir, Komisi IV membidangi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat.
Komisi III bersentuhan langsung dengam pembangunan. Sektor konstruksi, bersama dengan manufaktur dan pertambangan di tahun 2018 menjadi penopang perekonomian Kepri sebelum pertambangan perlahan mati suri seiring kebijakan moratorium.
Sedangkan sektor manufaktur, sejak 2018 terus menurun seiring perang dagang Amerika Serikat dengan China. Puncaknya, pandemi COVID-19 sejak tahun 2020. Kini, proyek Jembatan Batam-Bintan menjadi fokus perhatian utama komisi DPRD paling krusial di Bumi Segantang Lada.
Pemerintah sendiri telah menggelontorkan ratusan triliun demi menahan konstraksi perekonomian. Sebagian berupa dukungan bagi kegiatan penanggulangan pandemi COVID-19 sektor kesehatan, termasuk vaksinasi massal.
Kepada Pemda, pemerintah juga menawarkan sejumlah skema dana talangan demi memulihkan perekonomian masing-masing daerah. Nah, bagi Kepri proyek Jembatan Babin menjadi satu dari sedikit program andalan mendenyutkan kembali, syukur-syukur memulihkan perekomomian di Bumi Segantang Lada.
Modal lainnya, tentu saja program padat karya tunai. Gubernur Ansar sendiri berjanji akan memprioritaskan kebijakan itu sembari memberikan relaksasi kepada dunia usaha di Kepri sekaligus mengerem laju kemiskinan akibat pandemi COVID-19. Pemprov sebelumnya, seperti diungkapkan Sekdaprov Arif Fadilah juga berjanji menghapus bansos dan mengalihkan ke pendanaan padat karya pertanian dan perikanan.
Namun, semua itu masih gambaran di atas kertas. Meski demikian, harapan Gubernur Ansar merealisasikan Jembatan Babin, sedikit banyak, di tangan DPRD Kepri, khususnya Komisi III. Kini publik menunggu kolaborasi Gubernur Ansar dengan DPRD Kepri sekaligus menguji kepiawaian mereka memastikan Jembatan Babin bukan sekadar pemanis kontestasi politik lima tahunan.
(*)
UPDATE: Penambahan Infografis Dan Pengayaan Narasi