Sejarah! Pilkada Kotak Kosong Terjadi Di Sumatera Barat, Ada Apa?
angkaberita.id – Tren Pilkada melawan kotak kosong tak terhindarkan, termasuk di Sumatera Barat sekaligus menjadi sejarah kali pertama di Negeri Minangkabau itu. Kepastian itu terungkap setelah hingga batas waktu perpanjangan pendaftaran tak ada pasangan pendaftar lagi di KPU Pasaman.
Seperti dilansir Merdeka.com, calon tunggal itu pasangan Benny Utama dan Sabar AS dengan pengusung 8 parpol, yakni Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PPP, PDIP, PKS dan Nasdem. Total dukungan sebanyak 29 kursi di DPRD Kabupaten Pasaman.
Pilkada kota kosong terjadi setelah pasangan Bupati Pasaman petahana, Atos Pratama dan mantan Sekda Pasaman M Saleh , kurang dukungan kursi parpol. Hingga menit akhir pendaftaran, Atos hanya mengantongi dukungan 5 dari 35 kursi DPRD Pasaman, meskipun ada satu parpol berkursi tersisa yakni Hanura sebanyak 1 kursi.
Dengan syarat 20 persen kursi DPRD, Atos-Saleh perlu dukungan 7 kursi. KPU Sumbar memastikan, Pilkada Pasaman hanya satu peserta. “Calon tunggal ada satu (paslon), yakni di Pasaman. Untuk Sumatera Barat ini pertama kalinya. Luar biasa memberi pengalaman semuanya cukup periode ini,” kata Izwaryani, Komisioner KPU Sumbar, Jumat (25/9/2020).
Dalam pencabutan nomor urut peserta, Kamis (24/9/2020) tidak menggunakan nomor urut, namun diganti dengan foro kedua pasangan calon pada surat suara. “Tidak ada pakai nomor, tapi mencari tata letak mereka saja. Apakah di sebelah kiri, atau sebelah kanan,” jelas Izwaryani.
Di Kepri, kondisi serupa nyaris terjadi di Bintan. Sebelum akhirnya PDIP mengalihkan dukungan ke pasangan Alias Wello-Dalmasri, meskipun terdaftar di KPU Bintan sebagai pengusung pasangan Apri Sujadi-Roby Kurniawan pada pendaftaran 4-9 September 2020.
Cukong Pilkada?
Gaudensius Suhardi, kolomnis di Media Indonesia memiliki catatan menarik terkait fenomena Pilkada kotak kosong. Dalam catatannya, mengutip data KPU, di tanah air terdapat 28 daerah terjadi Pilkada melawan kotak kosong. Jumlahnya di setiap hajatan Pilkada juga terus bertambah.
Dia menilai, ada praktik memborong dukungan parpol demi mengunci munculnya pesaing di Pilkada. Praktik itu, diyakininya, bertali temali dengan keberadaan cukong sebagai pendana setiap kontestan maju Pilkada. Sinyalemen itu terkonfirmasi dengan pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD mengutip riset KPK.
Terdapat 82 persen, kepada daerah didanai cukong dengan kompensasi berupa konsensi perizinan tertentu atau kebijakan tertentu. Cukong lokal itu, tulis Suhardi mengutip hasil penelitian Bawaslu bertajuk Fenomena Calon Tunggal: Studi Kasus pada Pilkada 2018, biasanya orang kuat (strongmen) dan bertali temali dengan kepentingan bisnis, politik dan budaya setempat.
(*)
