COVID-19: Orang Pilih Simpan Duit, Siap-siap PHK Massal Akibat Resesi. Bagaimana Kepri?
angkaberita.id– Harapan pemerintah agar konsumsi masyarakat tumbuh agar perekonomian tetap berdenyut selama pandemi COVID-19 agaknya tak bergayung sambut. Masyarakat memilih menabungnya berjaga-jaga menghadapi PHK. Ironisnya, pilihan masyarakat itu, pada akhirnrya, segera terkabul?
Sinyal terdekat ke arah itu, seperti disampakaikan Menkeu Sri Mulyani, kian kuat seiring kemungkinan pertumbuhan ekonomi di tanah air kuartal ketiga diprediksi kembali terkontraksi. Dengan kondisi itu, selama dua triwulan pertumbuhan ekonomi di tanah air tumbuh minus.
Ekonomi mengalami resesi. Menkeu meramalkan kuartal III tahun 2020, ekonomi tumbuh minus 2,9-1 persen, kendati tak setinggi kontraksi kuartal II tahun 2020 sebesar 5,32 persen, kondisi itu bakal membuat ekonomi di tanah air kian tertatih-tatih. Seperti dilansir CNBC Indonesia, dengan kondisi itu, masyarakat akan terkena imbasnya. Apalagi pandemi COVID-18 tak kunjung mereda.
Sejumlah ekonom meramalkan badai PHK akibat terkaparnya dunia usaha. Pengangguran menjadi badai lanjutan seiring PHK massal akibat tiadanya pendapatan. Sehingga berpotensi terjadi deflasi harga kebutuhan, bukan karena harga tinggi namun tiadanya daya beli masyarakat.
Turunnya daya beli, akibat masyarakat lebih menahan diri belanja, juga terpantau di Kepri. Dari 34 provinsi di tanah air, hanya Aceh mencatatkan diri tumbuh lantaran terjadi geliat perekonomian. Selebihnya, turun konsumsi masyarakat akibat banyak warga memilih membatasi diri beraktivitas, termasuk di Kepri, berdasarkan data Google Mobility, konsekuensinya ekonomi perlahan mati suri.
Riset Lokadata, menunjukkan kondisi itu. Kecuali Aceh, pengeluaran konsumsi rumah tangga di 33 provinsi turun drastis. Paradoknya, dana pihak ketiga (DPK) di perbankan cenderung meningkat. Di Kepri, bahkan sejak awal pandemi di bulan Februai-April, kondisi itu telah terpantau.
Pengangguran Bertambah
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, resesi berdampak pengagguran bertambah banyak. Karena kemampuan industri berproduksi tertahan akibat pandemi COVID-19. Karena tak ada pendapatan, perusahaan tak mampu menggaji karyawan, akhirnya PHK menjadi jalan keluar agar bertahan hidup bisnisnya.
Jika gelombang pertama PHK terjadi di sektor pariwisata, perhotelan dan restoran. Kemudian gelombang kedua sektor manufaktur dan retail, maka gelombang ketiga merata. “Termasuk perdagangan, transportasi, dan bisnis properti,” jelas Bhima.
Kemiskinan Melesat
PHK massal berujung melesatnya angka kemiskinan di masyarakat, terutama kategori rentan miskin, dengan sedikit cadangan uang tunainya. Sehingga sektor UMKM bakal kembang kempis seiring tutup kantor, omzet akan turun. Bhima meminta pemerintah turun tangan, dengan mengalihkan stimulus subsidi bungan ke BLT agar terjaga daya beli.
“Program Kartu Pra Kerja itu dibongkar total dirubah BLT untuk pengangguran. Jangan dikasih training dulu, ini situasi mendesak pengangguran harus di beri subsidi juga yang jumlahnya bahkan lebih besar dari subsidi upah pekerja formal,” jelas Bhima.
Deflasi
Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan, jika terjadi resesi biasanya daya beli sebagian masyarakat akan tergerus karena tidak memiliki pemasukkan buat kegiatan konsumsi. Jika terus menumpuk, bukan harga barang kebutuhan tinggi (inflasi), namun justru deflasi alias tidak ada orang membeli (deflasi). “Inflasi malah cenderung rendah karena aktivitas ekonomi minim kalau ada PSBB [di Jakarta],” jelas David.
(*)
