Sun. May 9th, 2021

angkaberita.id

Situs Berita Generasi Bahagia

Soal Dana Desa (Kepri), Menteri Desa Haruskan Pengurus Desa Bahas Dengan Perwakilan Perempuan

2 min read

menteri keuangan sri mulyani terkaget-kaget diberitahu selama ini ternyata ada desa tanpa penduduk mendapatkan dana desa/foto via jawapos.com

Soal Dana Desa (Kepri), Menteri Desa Haruskan Pengurus Desa Bahas Dengan Perwakilan Perempuan

angkaberita.id – Kementerian Desa mengharuskan Badan Perwakilan Desa (BPD), saat melakukan musyawarah desa, menghadirkan perwakilan perempuan minimal 30 persen jumlah peserta musyawarah itu. Kementerian juga memberikan perhatian khusus kepada kader-kader PKK di setiap desa.

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar menegaskan komitmen itu. Bahkan, menurutnya, desa dalam setiap proses pembangunan harus melibatkan perwakilan perempuan, termasuk membahas kebijakan pembangunan dimaksud. “(Kementerian) telah menempatkan perempuan pada posisi penting keterlibatan proses pembangunan,” tegas Menteri Halim, seperti dikutip antaranews.

Terkait dengan sejumlah program Kemendesa, Menteri Halim juga memberikan arahan dalam penerapan di lapangan. Program Padat Karya Tunai Desa semisal, harus difokuskan keterlibatan warga desa sebagai tenaga kerjanya, dengan tiga kriteria, yakni kelompok miskin, kelompok pengangguran, dan kelompok marjinal.

Menteri mewanti-wanti, di dalamnya harus melibatkan dan juga harus menyasar kaum perempuan. Kemudian dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Kemendesa juga menyaratkan perlunya melibatkan kaum perempuan, terutama kader PKK setempat. Berdasar data, hingga 24 Agustus, Dana Desa telah tersalurkan sebanyak Rp 13 triliun, tersebar di 74.672 desa.

Halim menambahkan, keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa keharusan. Bahkan, menurutnya, menjadi faktor penting kesuksesan pembangunan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa, menurut Halin, akan lebih efektif kalau melibaykan perempuan.

Begitu juga tujuan desa tanpa kemiskinan, Halim meyakini, akan lebih cepat tercapai , tepat sasaran, dan efisien jika lebih banyak kaum perempuan terlibat dan dilibatkan.

Pun, tujuan desa tanpa kelaparan lebih mudah terwujud karena perempuan lebih peka kondisi lingkungan, sehingga dapat mendeteksi warga masih kelaparan. Di akhir, Menteri Halim berpesan, desa sehat dan sejahtera mustahil terwujud tanpa melibatkan kaum perempuan.

(*)

Bagikan