APBN 2021: Kemenhan Prioritaskan Perumahan Prajurit, Tukin Anggota TNI Naik 80 Persen
angkaberita.id – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bakal menaikkan tunjangan kinerja (Tukin) anggota TNI sebesar 80 persen mulai tahun 2021. Namun kepastiannya menunggu hasil pembahasan APBN 2021 dengan DPR RI, meskipun Presiden Jokowi mengalokasikan anggaran Kemenhan sebesar Rp 136,9 triliun di tahun 2021.
Pagu anggaran sebesar itu, disebut telah mempertimbangkan alokasi belanja pegawai. Di bawah Prabowo Subianto, Kemenhan menjadi kementerian dengan anggaran terbesar di kabinet, setidaknya berdasarkan data alokasi APBN tahun 2020.
“Karena adanya rencana kenaikan tunjangan kinerja sebesar 80 persen sesuai janji Presiden RI (Joko Widodo) saat pidato di acara HUT TNI ke-74,” demikian bunyi penjelasan yang dikutip CNBC Indonesia, Kamis (20/8/20), dari dokumen Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2021.
Berdasarkan data, sejak empat tahun terakhir anggaran Kemenhan terus naik. Kurun 2016-2019 meningkat setiap tahunnya. Sedangkan kinerja penyerapan anggaran secara kumulatif juga terbilang tinggi, yakni terealisasi sebesar 93 persen dari total pagu Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).
Terinci, kinerja penyerapan belanja pegawai terserap hingga 99 persen, dan penyerapan anggaran belanja barang 97 persen. Sedangkan kinerja penyerapan anggaran belanja modal sebesar 87 persen dari alokasi.
Tahun 2020, pagu DIPA Kemenhan seperti tercantum di Perpres No. 72/2020 tercatat sebesar Rp 117,9 triliun, terdiri belanja pegawai sebesar Rp 53 triliun, belanja barang Rp 30,5 triliun, dan belanja modal sebesar Rp 34,3 triliun.
Nah, di tahun 2021, peningkatan kesejahteraan anggota TNI agaknya menjadi prioritas. Dalam dokumen itu, Kemenhan berencana membangun rumah dinas prajurit sebagai output penyerapan alokasi anggaran.
“Peningkatan kesejahteran prajurit, yakitu pembangunan rumah dinas prajurir sebesar Rp 964,5 miliar berasal dari sumber dana SBSN (surat berharga syariah negara), ” tulis dokumen itu.
Rincian anggaran dalam Himpunan RKA K/L TA 2021 masih dapat berubah sesuai hasil kesepakatan pembahasan pemerintah dan DPR terkait nota keuangan dan RAPBN TA 2021.
Jika pembahasan tuntas, hasil pembahasan rincian anggaran akan dituangkan dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2021, selambat-lambatnya ditetapkan pada November 2020 melalui Perpres.
Presiden Jokowi berkomitmen meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, termasuk meningkatkan tunjangan kinerja anggota TNI. “Pemerintah terus mengupayakan kredit perumahan untuk prajurit hingga jangka waktu 30 tahun, dan meningkatkan tunjangan kinerja TNI menjadi 80 persen di tahun 2020,” kata Jokowi saat peringaran HUT ke-74 TNI, tahun lalu. (*)