angkaberita.id

Mutasi PNS Ke Desa, Bagaimana Situasi Di Kepri?

pemerintah serius memindahkan pns tenaga administrasi ke desa demi menambal kekurangan tenaga guru, tenaga kesehatan dan penyuluh di pedesaan.foto radarmadiun via jawapos.com

Mutasi PNS Ke Desa, Bagaimana Situasi Di Kepri?

angkaberita.id– Mengoptimalkan potensi PNS, khususnya tenaga administrasi, pemerintah bakal memindahkan mereka ke pedesaan di sekujur tanah air. Total terdapat 1,6 juta PNS bakal dimutasikan seiring kebijakan reformasi birokrasi di pemerintahan.

Nantinya mereka akan dialihfungsikan menjadi tenaga pengajar, penyuluh dan tenaga medis lainnya, seiring dengan keluhan Pemda terkait kekurangan guru dan tenaga kesehatan. Pemerintah serius memutasi 1,6 juta PNS tenaga administrasi ke desa.

Bukti keseriusan itu, pemerintah bakal membatasi penerimaan CPNS ke depan. Sejumlah kementerian bahkan telah menerapkan moratorium, termasuk Kemenkeu hingga 2024. Selain mengefisienkan kas negara, langkah itu juga bentuk reformasi brokrasi, dengan memaksimalkan potensi PNS saat ini.

“Proses rekrutmen CPNS akan kita batasi,” ungkap Tjahjo Kumolo, Menteri PAN Dan Reformasi Birokrasi pada suatu diskusi, seperti dilansir CNBC Indonesia, Rabu (29/7/2020). Namun Tjahjo belum mengungkap rincian penerapan kebijakan itu. Dia hanya menegaskan, pembatasan sesuai kebutuhan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

“Sesuai kebutuhan baik di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah,” kata Tjahjo. Kini jumlah PNS di tanah air sebanyak 4,3 juta orang. Sebanyak 1,6 juta di antaranya PNS tenaga administrasi dan sebagian besar terkonsentrasi di pemerintah daerah.

“Dari 4 juta lebih, (sebanyak) 70 persen ada di pemerintah daerah. Dalam konteks reformasi birokrasi, saya kira yang 1,6 juta akan kita update kembali,” janji MenPAN dan Reformasi Birokrasi.

Bagaimana situasi di Kepri? Berdasarkan data BPS, per 2017 jumlah PNS terbanyak di Pemko Batam dan Pemprov Kepri. Sedangkan jumlah desa terbanyak di Kabupaten Lingga. Secara keuangan, Pemda di Kepri juga mengandalkan dana perimbangan sebagai penggerak pemerintahan.

Secara umum, sebagian besar APBD di Pemda terkuras buat pembiayaan PNS, sehingga pembiayaan pembangunan menjadi terbatas. Terkait tenaga pengajar, sekolah dan guru gabungan sekolah swasta dan negeri terkonsentrasi di Batam, begitu juga dengan jumlah murid terbanyak di Batam.

(*)

Bagikan
Exit mobile version