Beredar Nama Calon Kuat Terpilih Lelang Jabatan Pemprov Kepri, Tak Semudah Itu?
angkaberita.id – Jelang pengumuman tiga nama tersaring hasil seleksi lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov Kepri, beredar sejumlah nama diprediksi menjadi calon kuat pengisi jabatan eselon II lowong di pemerintahan Isdianto.
Kendati belum tentu benar, beredarnya nama-nama itu memberikan kesempatan publik menguji apakah memang nama-nama itu, pada akhirnya, bakal menjadi pilihan kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai ketentuan UU ASN.
Karena, sesuai ketentuan berlaku, sebelum dipilih dan diusulkan pelantikkan ke Mendagri, nama terakhir di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian harus mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Soal rekomendasi KASN, proses serupa di Pemprov Kepri di masa lalu tak sepenuhnya mulus.
Konsultasi ke KASN agaknya menjadi titik krusial pengisian lelang jabatan, selain proses seleksi melalui tim pansel itu sendiri. Penegasan itu disampaikan Agus Pramusinto, Ketua KASN di Bogor, Selasa (14/7/2020). Seperti dilansir Tempo, pengisian jabatan harus mengikuti aturan dan prosedur serta dikonsultasikan dengan KASN.
“Kepala daerah tidak boleh begitu saja menunjuk dan menetapkan seseorang menempati suatu jabatan, apalagi ada unsur subjektif,” kata Agus. Pun, menurutnya, kepala daerah tak bisa begitu saja menggeser dan mengganti pejabat di luar aturan dan prosedur yang ada. “KASN, salah satu tugasnya adalah mengawasi proses pengisian jabatan,” ujarnya.
Secara nasional, proses rekrutmen dan pengisian jabatan terbaik di mata KASN terjadi di Pemko Bogor. Tak heran, KASN menganugerahkan penghargaan terkait pelaksanaan merit system dalam pengisian jabatan di pemerintahan.
Kunci pengakuan KASN terhadap rekrutmen dan pengisian jabatan di Pemko Bogor, ialah proses seleksi. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Taufiq, mengatakan, pihaknya dalam pengisian jabatan selalu patuh pada aturan dan prosedur.
Sejak menjabat Kepala BKPSDM Kota Bogor akhir Desember 2019, dia mengaku sudah dua kali melaksanakan pengisian jabatan. “Prosedurnya membentuk panitia seleksi beranggotakan 50 persen internal dan 50 persen eksternal,” ujarnya.
Pihaknya melibatkan pimpinan perguruan tinggi dan tokoh masyarakat berintegritas tinggi. “Pansel kemudian membuat persyaratan teknis sesuai dengan aturan sudah ada dan melakukan rekrutmen calon,” sebutnya.
Seperti diketahui, sejak 22 Juni silam Pemprov Kepri melalui tim pansel mengadakan lelang jabatan. Sebanyak 77 orang mendaftar bersaing mengisi 16 jabatan eselon II, sebagian besar pejabat dari kabupaten dan kota di Bumi Segantang Lada.
Sebanyak 72 pendaftar dinyatakan lolos saringan administrasi. Mereka kemudian mengikuti serangkaian saringan lanjutan, termasuk uji kompetensi dan wawancara. Tiga pendaftar dengan nilai tertinggi di masing-masing formasi lelang jabatan akan dikonsultasikan ke KASN sebelum diserahkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian.
“Hasilnya akan kami umumkan dari tiga nilai tertinggi, setelah mendapatkan rekomendasi dari KASN,” ujar Arif Fadillah, Sekdaprov Kepri sekaligus Ketua Tim Pansel, pekan lalu. Sesuai jadwal, akhir pekan ini nama-nama itu sudah dapat diketahui publik.
Berbeda dengan lelang jabatan sebelumnya, open biding Pemprov Kepri kali ini terbilang krusial lantaran terjadi di tahun politik, yakni Pilkada serentak 2020 termasuk Pilgub Kepri.
Selain banjir pejabat kabupaten dan kota, sejumlah formasi lelang jabatan juga banyak pendaftar seperti Kepala Biro Humas Dan Protokol, kecuali Dinas ESDM Kepri, sebanyak tiga pendaftar saja. Kemudian Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Barenlitbang, dulu Bappeda Kepri.
Khusus jabatan terakhir, menjadi perhatian lantaran diyakini menjadi tiket menuju jabatan lebih strategis. Dua Sekdaprov Kepri, yakni Suhajar Diantoro dan Robert Iwan Loriaux pernah menjabat Kepala Bappeda. (*)