COVID-19 Di Kepri: Bukan BLT, Pusat Bekali Pemda BLC Tangani Pandemi. Apa Itu?
angkaberita.id – Membantu Pemda menekan penyebaran pandemi COVID-19, Presiden Jokowi memperkenalkan sistem navigasi perkembangan COVID-19 dinamis. Namanya, Bersatu Lawan Covid (BLC). Dengan sistem itu, Pemda dapat menyusun skenario kebijakan terkait secara lokal.
Kepada pers, seperti dilansir CNBC Indonesia, Presiden Jokowi mengemukakan sistem itu dapat menentukan status zonasi situasi COVID-19 di daerah, berdasarkan 15 indikator risiko, termasuk indikator 11 epidemologis.
“Bisa diketahui berapa kabupaten, kota, berapa provinsi berubah statusnya dari hijau menjadi kuning, hijau menjadi oranye, dan hijau ke merah, atau sebaliknya,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (24/6/2020).
Dengan sistem informasi terintegrasi itu, pemerintah kini memiliki data konkret sebagai pijakan kebijakan terkait pandemi COVID-19 setempat. “Dari data-data itulah kita memutuskan kebijakan-kebijakan sebuah daerah yang ingin masuk ke new normal juga melalui tahapan data yang kita lihat,” jelas Jokowi.
Dengan sistem itu, Pemda dapat mengetahui situasi pra kondisi, sehingga dapat memutuskan kapan waktu penerapan tatanan baru (new normal). “Kemudian juga prioritasnya di sektor apa, semuanya berdasarkan data yang kita miliki,” tukas Presiden.
Presiden optimistis setiap kebijakan COVID-19 ke depan, bakal lebih efektif meskipun ancaman pandemi COVID-19, itu nyata dan terus berlangsung. Pemerintah sendiri mulai memberikan kepercayaan kepada daerah (desentralisasi) menangani pandemi sesuai situasi setempat.
Berkaca dari kesuksesan Jerman dan Kerala, negara bagian di India, desentralisasi menjadi aspek penting dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Hasil survei Indikator Politik Indonesia mengonfirmasi itu. Penduduk Sumatera, berdasarkan survei, meyakini sudah siap menuju tatanan baru.
Data terbaru, menurut Gugus Tugas COVID-19 Pusat, hampir 60 persen daerah di tanah air berstatus risiko rendah. Berdasarkan data sejak 31 Mei-21 Juni 2020, setelah sempat turun menjadi 44 persen, jumlah daerah berisiko rendah bertambah.
Bahkan, persentasenya terus bertambah menjadi 52 persen, kemudian 58,3 persen. Per 31 Mei, persentase daerah risiko rendah sebesar 46,7 persen atau sebanyak 136 kabupaten dan kota.
“Jadi relatif hampir 60 persen daerah di Indonesia risikonya rendah dan hijau,” ujar Profesor Wiku Adisasmitor, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19 Pusat, dalam paparannya di Istana Merdeka.
(*)