COVID-19 Di Kepri: Pulihkan Ekonomi, Daerah Bisa Utang Ke Pemerintah Pusat?
angkaberita.id – Seiring kebijakan tatanan baru (new normal), sejumlah pemerintah daerah mulai menginventarisi kebutuhan dan prioritas pemulihan ekonominya. Geliat ke arah itu, juga terpantau di Kepri, meskipun kasus COVID-19 juga terus bermunculan.
Sejumlah daerah bersiap menerapkan tatatan baru meskipun dengan skala dan lingkup terbatas. Pemerintah pusat bukannya diam merespon kondisi itu. Bahkan, rezim Jokowi telah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi ke Pemda senilai Rp 14,7 triliun.
Seperti dilansir Katadata, anggaran itu dapat digunakan untuk penggunaan cadangan dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana insentif daerah (DID), dan pinjaman ke daerah. Pertama, penggunaan cadangan DAK fisik sebesar Rp 8,7 triliun. Anggaran sebesar itu dengan peruntukan seperti program pembangunan fisik.
Semisal perumahan dan pertanian dengan metode swakelola, padat karya, tenaga lokal. Program itu direncanakan selesai dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan. Kedua, penyiapan tambahan dukungan DID guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebesar Rp 5 triliun.
Terakhir, pemerintah menyediakan fasilitas pinjaman ke daerah senilai Rp 1 triliun. Berdasarkan data, kendati telah menyisir dan memfokuskan APBD demi penanggulangan pandemi COVID-19, namun secara umum keuangan daerah di Kepri masih mengandalkan dana pusat, terutama dana perimbangan.
Kecuali Pemprov Kepri dan Pemko Batam, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan kota di Kepri terbilang kecil tercermin di APBD. Padahal, bisa jadi, patokan PAD di APBD tidak terealisasi seiring dengan kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Apalagi, jika berkaca pada PDRB Kepri tahun 2018, andil terbesar terkonsentrasi di tiga sektor saja.
Yakni, manufaktur, pertambangan dan konstruksi. Kini, praktis ketiganya tergerus kondisi pandemi COVID-19, terutama belanja pembangunan Pemda seiring refocusing anggaran ke dana pandemi.
(*)