Sat. Jul 4th, 2020

angkaberita.id

Situs Berita Generasi Bahagia

BLT Dana Desa: Menteri Desa Curhat Lima Kendala Penyaluran Bantuan COVID-19

2 min read
abdul halim menteri desa (kanan) mengungkapkan ada lima kendala pihaknya menyalurkan bantuan langsung tunai (blt) dana desa, termasuk kondisi geografis desa bersangkutan dan keharusan pemberian non tunai/foto via situs kemendes

BLT Dana Desa: Menteri Desa Curhat Lima Kendala Penyaluran Bantuan COVID-19

angkaberita.id-Kementerian Desa mengakui belum semua desa di tanah air menyalurkan Bantuan Lansung Tunai (BLT) Dana Desa ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meskipun duitnya sudah masuk di rekening desa.

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, seperti ditulis Kompas, mengungkapkan setidaknya terdapat lima alasan di baliknya. Selain kondisi geografis, sebagian juga akibat ketentuan non tunai dan kebijakan dari Pemda setempat.

Pertama, Dana Desa tahap pertama sudah habis. “Jadi kan ada yang salurkan Dana Desa masuk RKDes itu bulan Januari akhir sudah mulai masuk sementara kebijakan BLT Dana Desa itu April,” ujarnya seperti dilansir laman Setkab.go.id, Kamis (18/6/2020).

“Jadi Januari-Februari-Maret bisa saja pencairan termin pertamanya sudah terpakai untuk Padat Karya Tunai Desa untuk kegiatan-kegiatan sebelum ada COVID-19, sehingga masih nunggu penyaluran Dana Desa tahap berikutnya,” sambung Mendes.

Kedua, kesulitan geografis. Ia mengatakan, normalnya dana desa disalurkan ke KPM setiap bulan. Namun akibat kondisi geografis, penyaluran Dana Desa akhirnya per tiga bulan sekali. Konsekuensinya penyaluran BLT Dana Desa juga sesuai cair sudahnya Dana Desa.

Ketiga, ada desa belum menyalurkan BLT karena menunggu izin kepala daerah. ”Kasus ini terbanyak di Banten. Jadi desa sudah siap dana sudah siap tapi kepala daerahnya belum mengizinkan karena mau dibarengkan dengan Bansos yang dikeluarkan pemerintah daerah. Maunya bareng tapi enggak segera cair sehingga ada beberapa desa yang cukup lumayan lah di Banten ini,” kata Mendes.

Keempat, munculnya data baru dari jaring pengaman sosial lain. Ia mengatakan, terdapat data tumpang tindih antara data bansos pemerintah daerah dengan data hasil penyisiran tim relawan desa.

cara penghitungan alokasi bantuan langsung tunai (blt) dana desa per desanya/infografis via kementerian desa

Kelima, pembuatan buku rekening bank yang sangat lambat. ”Jadi ada beberapa daerah yang pakai cashless kemudian bekerja sama dengan Himbara (Himpunan Bank Negara) ternyata penerbitan buku tabungan itu sehari dibatasi 50 buku tabungan,” ucapnya.

Kata Mendes, hingga 16 Juni 2020, BLT Dana Desa sudah tersalurkan ke 65.736 desa. Ini setara dengan 90 persen dari total desa yang menerima Dana Desa. Kabupaten yang sudah menyalurkan BLT Dana Desa 100 persen ada 291 kabupaten, 81 kabupaten baru menyalurkan 75-99 persen, 24 kabupaten ada pada posisi 50-74 persen, 27 kabupaten baru menyalurkan 1-49 persen ada.

Pemerintah mencatat ada 11 kabupaten yang belum menyalurkan BLT Dana Desa atau 0 persen. Rata-rata kabupaten tersebut ada di Papua. ”Nah 11 kabupaten/kota ini kemungkinannya ada 2, satu memang belum salur, yang kedua sudah tersalurkan cuma belum bisa laporan karena memang kondisi geografis. Nah ini tentu nanti kita mohon dukungan Pak Mendagri untuk mencermati lebih jauh,” kata Mendes.

keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai (blt) dana desa mempunyai anggota keluarga rentan sakit atau memiliki penyakit kronis. ketentuan lainnya keluarga itu juga bukan penerima bantuan jaringan pengaman sosial dari pemerintah seperti pkh, kartu pra kerja, dan sebagainya/infografis via kemendes

(*)

Bagikan